Kesepakatan itu hanya dalam tahap awal dan belum menerima otorisasi yang diperlukan. "Akan ada proyek dan penjualan yang akan datang, tetapi menteri pertahanan tidak menyetujui dan tidak menandatangani kesepakatan apa pun selama dia tinggal," ujar pejabat itu.
Semua penjualan besar yang telah dibahas harus melalui proses persetujuan dan penandatanganan. Namun, pejabat tersebut optimistis itu akan terjadi. "Maroko memiliki banyak tantangan dalam mempertahankan perbatasan mereka, melawan rudal dan di area drone, dan kami ingin membantu mereka melawan teror," kata pejabat itu.
Maroko terutama berfokus pada perseteruan yang sedang berlangsung dengan tetangganya Aljazair yang mendukung kelompok separatis di Maroko, Front Polisario. Kelompok ini menyerukan negara merdeka di Sahara Barat yang diklaim Rabat sebagai miliknya.
Kendati demikian, Israel punya sikap berbeda terhadap Maroko dalam teknologi siber. Israel telah mengurangi jumlah negara yang memenuhi syarat untuk membeli teknologi sibernya sekitar 60 persen. Laporan ini pertama kali disampaikan oleh surat kabar keuangan Calcalist Israel pada Kamis (25/11).
Surat kabar itu mengatakan Meksiko, Maroko, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab termasuk di antara negara-negara yang sekarang akan dilarang mengimpor teknologi siber Israel. Dilansir Middle East Eye, daftar negara yang dilisensikan untuk membeli teknologi telah dipotong menjadi hanya 37 negara, turun dari 102 negara.
Menanggapi laporan tersebut, Kementerian Pertahanan Israel mengatakan pihaknya mengambil langkah-langkah yang tepat ketika persyaratan penggunaan yang diatur dalam lisensi ekspornya dilanggar. Namun, lembaga itu tidak mengonfirmasi bahwa lisensi telah dicabut.
Pada Juli, Amnesty International, Forbidden Stories, dan sekelompok organisasi media internasional mengungkapkan spyware Pegasus milik NSO Group telah digunakan untuk meretas ponsel pintar milik jurnalis, pejabat pemerintah, aktivis hak asasi manusia, dan pemimpin politik. Kelompok investigasi mengungkapkan telah memperoleh daftar 50 ribu nomor telepon yang tampaknya menjadi target yang diidentifikasi oleh klien perusahaan Israel untuk dimata-matai menggunakan Pegasus.
Maroko dan UEA, yang keduanya menormalkan hubungan dengan Israel tahun lalu, serta Arab Saudi, adalah negara-negara memiliki kaitan dengan Pegasus dalam pengawasan politik. Sejak laporan itu diterbitkan, Israel telah berada di bawah tekanan untuk mengendalikan ekspor spyware. Sementara NSO yang menyangkal melakukan kesalahan telah menghadapi sejumlah tuntutan hukum dan keuangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
