BDF tidak saja diikuti oleh wakil pemerintah, namun juga melibatkan pemuda, pebisnis, dan masyarakat sipil. Dalam pidatonya pada sesi satu KTT Demokrasi, presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa bersama dengan negara-negara ASEAN Indonesia juga terus mendorong kemajuan demokrasi di Asia Tenggara.
Indonesia dalam hal ini telah memotori pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Indonesia juga menjadi inisiator pelaksanaan Human Dialogue sejenis universal periodic review atau UPR di ASEAN. "Setelah 9 tahun terhenti untuk tahun ini dialog dihidupkan kembali oleh Indonesia dan secara sukarela presiden menyampaikan Indonesia mengajukan diri sebagai negara pertama yang melakukan review," katanya.
Di bagian penutup, Jokowi menyampaikan bahwa ia meyakini bahwa pemajuan demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan dapat tumbuh dan berkembang jika kerja sama di kedepankan. Oleh karena itu, Jokowi menyampaikan bahwa dukungan semua pihak sangat diperlukan, aspirasi seluruh elemen perlu didengarkan, dan tidak boleh ada yang tertinggal.
Sementara itu, President Biden dalam pembukaan mengatakan bahwa demokrasi merupakan aksi bukan sebuah keadaan yang bersifat tersedia atau diberikan. Untuk itu demokrasi memerlukan usaha yang terus-menerus, memerlukan kepemimpinan dan komitmen yang terus diperbarui.
"Presiden Biden juga menyampaikan terlepas tantangan-tantangan yang dihadapi demokrasi masih menjadi alat terbaik untuk mencapai kesejahteraan dan tidak ada model demokrasi yang sempurna. Oleh karena itu diperlukan dialog bersama untuk saling berbagi praktek terbaik," ujar Retno merangkum pernyataan Biden.
KTT Demokrasi diselenggarakan dengan tujuan untuk merevitalisasi nilai demokrasi, perlindungan HAM, dan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk di masa pandemi dimana negara dunia menghadapi tantangan yang khusus. Sedikitnya 100 negara dan pemerintahan, media massa, masyarakat sipil, dan sektor swasta hadir pada KTT demokrasi secara virtual.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
