Naftali Bennett dan partainya, Yamina, memang menentang pembentukan negara Palestina. Partai Menteri Kehakiman Israel Gideon Sa’ar, yakni New Hope Party, juga menolak berdirinya negara Palestina. Namun partai-partai lain dalam koalisi pemerintahan Bennett dan Lapid mengambil sikap sebaliknya. Mereka mendukung kemerdekaan Palestina.

Koalisi pemerintahan Israel saat ini memiliki mayoritas sempit. Sehingga mereka tidak dapat kehilangan dukungan dari salah satu partainya. Jika keretakan terjadi, pemilu dini dapat terjadi. “Karena itu tidak ada alasan bagi saya untuk menipu Palestina dan membuka proses diplomatik yang tidak memiliki koalisi di belakangnya. Itu akan merusak kredibilitas kami, yang mana penting,” ujar Lapid.

Dia mengungkapkan, tidak ada tekanan internasional yang signifikan untuk bernegosiasi dengan Palestina. Namun dia menyatakan keprihatinan bahwa Israel akan digambarkan sebagai pihak yang menolak perdamaian. Sementara di sisi lain, Palestina mengejarnya. “Tanpa pembicaraan diplomatik, (delegitimasi) akan semakin buruk,” ujar Lapid.

Ikuti Whatsapp Channel Republika