Prak Sokhonn juga mengungkapkan Hun Sen mengangkat kasus mantan penasihat ekonomi Suu Kyi yang diadili di Myanmar dengan tuduhan melanggar rahasia negara, Sean Turnell. Sokhonn mengatakan Hun Sen mengangkat masalah itu atas permintaan Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne.
“Hun Sen mengangkat masalah ini dengan Min Aung Hlaing secara langsung dan dia menjawab bahwa kasusnya sekarang ada di pengadilan tetapi dia menjelaskan setelah selesai, jenderal senior akan mempertimbangkan kasusnya. Itu berarti dia berjanji akan kembali ke Hun Sen dengan berita positif,” kata Prak Sokhonn.
April lalu, para pemimpin ASEAN termasuk Min Aung Hlaing menyepakati lima poin konsesus menuju penyelesaian damai untuk krisis Myanmar. Salah satunya termasuk diakhirinya kekerasan dan dialog politik antara semua pemangku kepentingan.
Pemimpin Myanmar itu dilarang menghadiri pertemuan ASEAN pada Oktober setelah utusan khusus kelompok itu dilarang bertemu dengan Suu Kyi dan tahanan politik lainnya. Padahal itu merupakan salah satu ketentuan perjanjian.
Selain itu, militer Myanmar memiliki sejarah pertumpahan darah, termasuk kampanye brutal terhadap minoritas Muslim Rohingya. Perebutan kekuasaannya memprovokasi demonstrasi non-kekerasan nasional, yang telah digagalkan oleh pasukan keamanan dengan kekuatan mematikan.
Militer baru-baru ini terlibat dalam penindasan kekerasan terhadap semua perbedaan pendapat, penghilangan, penyiksaan, dan pembunuhan di luar proses hukum. Mereka juga telah meluncurkan serangan udara dan serangan darat terhadap kelompok pemberontak etnis bersenjata.
Menurut penghitungan rinci oleh Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, pasukan keamanan telah membunuh sekitar 1.443 warga sipil. Ketika tindakan keras menjadi lebih parah, perlawanan bersenjata telah tumbuh di dalam negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
