REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Koordinator Indo-Pasifik Amerika Serikat (AS) Kurt Campbell mengatakan Pasifik merupakan bagian dari dunia tempat AS bakal melihat kejutan strategis. Pernyataan tersebut tampaknya merupakan komentar yang merujuk pada ambisi China untuk membangun pangkalan di Pasifik.
"Jika Anda melihat dan jika Anda bertanya kepada saya, di mana tempat yang paling mungkin kita melihat kejutan strategis tertentu atas dasar atau jenis perjanjian atau pengaturan tertentu, itu mungkin di Pasifik," kata Campbell kepada panel yang dipandu oleh Pusat Kajian Strategis dan Internasional yang berbasis di Washington, Senin (10/1/2022) waktu Amerika.
Menurutnya, AS memiliki kepentingan moral, strategis, dan sejarah yang sangat besar di Pasifik. Namun sayangnya AS belum berbuat cukup untuk membantu kawasan itu, tidak seperti negara-negara seperti Australia dan Selandia Baru.
Campbell menyebut Pasifik sebagai masalah yang paling ia khawatirkan selama satu atau dua tahun ke depan. "Dan kami memiliki waktu yang sangat singkat, bekerja dengan mitra seperti Australia, seperti Selandia Baru, seperti Jepang, seperti Prancis, yang memiliki minat di Pasifik untuk meningkatkan langkah kami secara menyeluruh," ujarnya.
Campbell menuturkan AS dan sekutunya perlu berbuat lebih banyak di Pasifik termasuk dalam melawan Covid-19 maupun atas masalah penangkapan ikan dan dalam investasi energi bersih. Dia menindaklanjuti pernyataan yang dia buat pekan lalu bahwa Washington perlu meningkatkan 'permainannya' dalam keterlibatan ekonomi di Asia.
Menurutnya, Australia secara pribadi telah mendesak AS untuk memahami bahwa sebagai bagian dari pendekatan strategisnya, diperlukan peran yang komprehensif, menyatu, optimistis, komersial, dan bernilai dagang. Campbell juga telah menggembar-gemborkan pakta AUKUS sebagai bukti kemitraan AS menyebabkan 'asam lambung' China naik.
Kendati demikian, di beberapa negara Indo-Pasifik banyak di antaranya yang menganggap China sebagai mitra dagang terbesar mereka. Mereka telah menyesali apa yang mereka anggap tidak memadainya keterlibatan ekonomi AS setelah mantan presiden Donald Trump keluar dari kesepakatan perdagangan yang kini disebut Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika