Organisasi hak asasi itu menambahkan militer Myanmar akan tetap menerima keuntungan dari perdagangan tersebut "tidak masalah siapa yang resminya mengekspor kayu". Mereka mendesak pemerintah AS menegakkan sanksi-sanksinya dan menyelidiki kemungkinan pelanggaran sanksi.
Tidak diketahui ke mana kayu-kayu itu akhirnya tiba di AS sebab kayu jati diimpor oleh pemasok untuk konstruksi dan manufaktur lainnya. Akan tetapi biasanya kayu jati digunakan untuk furnitur teras, dek, dan kapal pesiar karena lentur dan tahan lama.
Pemimpin junta militer Myanamr Min Aung Hlaing menggulingkan pemerintah sipil yang terpilih dengan demokratis Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021 lalu. Kemudian mereka menahan peraih Hadiah Nobel Perdamaian tersebut.
Sejak itu meletus unjuk rasa damai yang ditindak keras pasukan keamanan pemerintah militer. Sekitar 1.400 rakyat sipil tewas dalam penindakan tersebut. Unjuk rasa damai berlanjut tapi perlawanan bersenjata juga tumbuh. Pakar PBB memperingatkan Myanmar berada di ambang perang sipil.
Kayu merupakan sumber utama Myanmar yang mendatangkan jutaan dolar AS setiap tahunnya melalui pajak dan pendapatan ekspor. Media setempat melaporkan lelang 10.300 ton kayu ilegal yang digelar pada Juni mendatangkan pendapatan sekitar 5 juta dolar AS.
Laporan menyebutkan militer Myanmar telah menjual 200 ribu kayu ilegal. Sejak tahun 2006 pemerintah Myanmar mulai mengizinkan perusahaan swasta untuk mendirikan perkebunan jati dan kayu lainnya, mengakhiri monopoli negara atas industri tersebut.
Pada tahun 2014, pemerintah melarang ekspor semua kayu mentah, mencabut larangan kayu dari perkebunan milik negara dan swasta tetapi tetap memberlakukannya untuk kayu dari hutan alam. Ekspor jati harus melalui proses persetujuan khusus.
Namun sebagian besar kayu jati yang dikirim ke luar negeri diselundupkan melalui jalur darat. Data dari Panjiva hanya mencatat kayu jati yang dikirim langsung dari Myanmar tidak melalui jalur lain seperti Eropa Timur, Taiwan, dan Thailand.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
