REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Pemerintahan baru Pakistan menghadapi tugas berat untuk mengelola ekonomi yang mengalami defisit besar. Kandidat menteri keuangan Miftah Ismail mengatakan, pembicaraan yang dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang sebelumnya ditangguhkan akan dilanjutkan sebagai prioritas.

"Kami akan memulai kembali pembicaraan dengan IMF," kata Ismail.

Shahbaz Sharif dilantik sebagai perdana menteri pada Senin (11/4/2022) setelah berhasil meraih 174 suara dari 342 suara parlemen. Dia menggantikan Imran Khan yang digulingkan melalui pemungutan suara mosi tidak percaya di parlemen. Sharif merupakan pemimpin oposisi di Majelis Nasional Pakistan (PNA)

Berbicara di parlemen Pakistan pada Senin, Sharif mengatakan pemerintahnya akan mempercepat proyek pembangunan koridor ekonomi dengan Cina. Kemudian pada Selasa (12/4), Sharif membentuk Dewan Penasihat Ekonomi Nasional. Ismail prihatin dengan rekor defisit yang diwarisi oleh pemerintaha  Khan. Oposisi menuduh Khan telah salah urus ekonomi negara.

"Imran Khan telah meninggalkan kekacauan yang kritis," ujar Ismail.

IMF telah menangguhkan pembicaraan menjelang tinjauan ketujuh dari program penyelamatan senilai 6 miliar dolar AS yang disepakati pada Juli 2019. Defisit transaksi berjalan Pakistan diproyeksikan sekitar 4 persen dari PDB untuk tahun fiskal 2022 (TA). Sementara cadangan devisa turun menjadi 11,3 miliar dolar AS pada 1 April, dibandingkan dengan $ 16,2 miliar dari bulan sebelumnya.

Pekan lalu, bank sentral Pakistan menaikkan suku bunga utama sebesar 250 basis poin menjadi 12,25 persen dalam keputusan darurat. Ini merupakan kenaikan terbesar dalam beberapa dekade.

Ikuti Whatsapp Channel Republika