Rabu 20 Apr 2022 03:30 WIB

Kantor PM Inggris Diserang Spyware, Diduga dari UEA

Infeksi spyware Pegasus sempat dideteksi berada dalam jaringan resmi Inggris

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Christiyaningsih
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Kantor Perdana Menteri Inggris diduga diserang spyware pada tahun 2020 dan 2021 menggunakan perangkat lunak Pegasus. Ilustrasi.
Foto: Henry Nicholls/Pool via AP
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Kantor Perdana Menteri Inggris diduga diserang spyware pada tahun 2020 dan 2021 menggunakan perangkat lunak Pegasus. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Kantor Perdana Menteri Inggris diduga diserang spyware pada tahun 2020 dan 2021 menggunakan perangkat lunak Pegasus yang kontroversial dari NSO Group Israel. Sebuah laporan yang dirilis oleh organisasi teknologi Citizen Lab mencurigai banyaknya infeksi di kantor Boris Johnson bekerja.

Mengutip laman Middle East Eye pada Selasa (19/4), Citizen Lab menduga serangan spyware yang menargetkan Downing Street 10 didalangi oleh Uni Emirat Arab (UEA). Mereka mengungkapkan infeksi spyware Pegasus dideteksi berada dalam jaringan resmi Inggris.

Baca Juga

"Ini termasuk kantor perdana menteri dan Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran. Infeksi yang dicurigai di kantor perdana menteri Inggris dikaitkan dengan operator Pegasus yang kami tautkan ke UEA," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.

Mereka menambahkan bahwa peneliti tidak dapat mengidentifikasi individu tertentu yang telah diretas. Citizen Lab melanjutkan, perangkat lunak Pegasus memungkinkan pemerintah untuk mengakses ponsel atau laptop para aktivis dan jurnalis di seluruh dunia.

Spyware itu juga memungkinkan operator untuk melihat pesan, kontak, kamera, mikrofon, dan riwayat lokasi. Citizen Lab melanjutkan, sejak penyelidikan penggunaan global spyware ilegal di pemerintah seperti Arab Saudi, Maroko, Bahrain dan Uni Emirat Arab.

Namun, NSO Group mengatakan mereka tidak memiliki kendali atas bagaimana klien menggunakan produk mereka atau memiliki akses ke data apa pun. Mereka mengumpulkan dan mengklaim memiliki perlindungan kendati para kritikus mengatakan perlindungan itu tidak cukup. Pada November 2021, AS memasukkan NSO Group ke daftar hitam setelah mengatakan kegiatannya bertentangan dengan kepentingan keamanan nasionalnya.

"Kami telah berulang kali bekerja sama dengan penyelidikan pemerintah, di mana tuduhan yang kredibel pantas. Namun, informasi yang diajukan mengenai tuduhan ini, sekali lagi, salah dan tidak dapat dikaitkan dengan produk NSO karena alasan teknologi dan kontrak," kata seorang juru bicara NSO Group.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement