Rabu 25 May 2022 13:28 WIB

Selandia Baru Perpanjang Pengerahan Pasukan di Kepulauan Solomon

Selandia Baru kerahkan pasukannya ke Kepulauan Solomon sejak akhir 2021

Rep: Lintar Satria/ Red: Christiyaningsih
Bangunan yang rusak akibat kerusuhan November 2021 di Pecinan Honiara di Kepulauan Solomon, Jumat, 1 April 2022. Dalam upaya untuk melawan ketakutan internasional atas aliansi keamanan barunya dengan China, Kepulauan Solomon mengatakan Jumat, 1 April 2022, tidak akan mengizinkan China akan membangun pangkalan militer di sana.
Foto: AP Photo/Charley Piringi
Bangunan yang rusak akibat kerusuhan November 2021 di Pecinan Honiara di Kepulauan Solomon, Jumat, 1 April 2022. Dalam upaya untuk melawan ketakutan internasional atas aliansi keamanan barunya dengan China, Kepulauan Solomon mengatakan Jumat, 1 April 2022, tidak akan mengizinkan China akan membangun pangkalan militer di sana.

REPUBLIKA.CO.ID, WELLINGTON -- Selandia Baru mengatakan akan memperpanjang masa tugas Pasukan Pertahanan Selandia Baru di Kepulauan Solomon setidaknya sampai akhir Mei tahun depan. Keputusan ini disampaikan ketika Barat khawatir dengan menguatnya pengaruh China di Pasifik Selatan.

Selandia Baru mengerahkan pasukannya ke Kepulauan Solomon berdasarkan permintaan pemerintah negara itu pada akhir 2021 ketika kerusuhan pecah di ibu kota Honiara. Pasukan tersebut bagian dari Pasukan Bantuan Internasional Kepulauan Solomon yang juga terdiri dari pasukan dari Fiji, Australia, dan Papua Nugini.  

Baca Juga

"Kemitraan kami mempromosikan perdamaian tidak hanya melalui kerja sama keamanan, tapi juga mengatasi tantangan ekonomi, perubahan iklim, dan berbagai kebutuhan pembangunan yang kami hadapi di kawasan," kata Menteri Luar Negeri Selandia Baru Nanaina Mahuta, Rabu (25/5/2022).

Mahuta bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Eksternal Kepulauan Solomon Jeremiah Manele melalui Zoom. Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan mengatakan Mahuta menekankan kekhawatiran mengenai pakta perjanjian keamanan Kepulauan Solomon dengan China. Manele menjamin kesepakatan itu tidak akan mengarah pada pembangunan pangkalan militer China.

"Menteri Mahuta menyoroti perlunya diskusi dan pemahaman implikasi regional perjanjian itu dengan Anggota Forum (Kepulauan Pasifik)," kata kementerian dalam pernyataannya.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement