REPUBLIKA.CO.ID, WELLINGTON -- Amerika Serikat (AS) membuka kedutaan besar di Kepulauan Solomon pada Kamis (2/1/2023). Pembukaan kedutaan ini merupakan langkah terbaru AS untuk melawan dorongan China di Pasifik.
Kedutaan skala kecil dimulai dengan berdirinya kuasa usaha atau chargé d’affaires. Beberapa staf Departemen Luar Negeri dan beberapa karyawan lokal ditempatkan di kantor kuasa usaha tersebut.
Amerika Serikat sebelumnya mengoperasikan kedutaan di Kepulauan Solomon selama lima tahun. Kemudian kedutaan ditutup pada 1993, sebagai bagian dari pengurangan global dalam pos diplomatik setelah berakhirnya Perang Dingin.
Namun, langkah berani China di Kepulauan Solomon membuat AS berusaha untuk meningkatkan keterlibatannya dalam beberapa cara, seperti dengan menyumbangkan vaksin Covid-19, membawa kembali sukarelawan Peace Corps ke beberapa negara pulau, serta berinvestasi dalam proyek kehutanan dan pariwisata.
Pembukaan kedutaan besar di Kepulauan Solomon terjadi saat pemimpin baru Fiji, Perdana Menteri Sitiveni Rabuka, meninjau kembali beberapa aspek keterlibatan negaranya dengan China. Pekan lalu, Rabuka mengatakan kepada The Fiji Times bahwa dia berencana untuk mengakhiri pelatihan polisi dan perjanjian pertukaran dengan China.
Awal tahun lalu, Departemen Luar Negeri AS memberikan pemberitahuan kepada anggota parlemen bahwa pengaruh China yang tumbuh di wilayah Pasifik, menjadikan pembukaan kembali kedutaan di Kepulauan Solomon sebagai prioritas. Kepulauan Solomon telah menandatangani pakta keamanan dengan China. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran terkait pembangunan militer di wilayah tersebut. Amerika Serikat telah membalas dengan mengirimkan beberapa delegasi tingkat tinggi. Kepulauan Solomon mengalihkan kesetiaan dari Taiwan ke Beijing pada 2019.
"Kami melihat ikatan ini melemah karena Republik Rakyat China secara agresif berusaha untuk melibatkan elit politik dan bisnis Kepulauan Solomon, memanfaatkan pola janji-janji boros yang sudah dikenal, pinjaman infrastruktur prospektif yang mahal, dan tingkat utang yang berpotensi berbahaya," kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah Surat Pemberitahuan kepada Kongres pada Desember, yang diperoleh The Associated Press.
Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, AS telah mendapatkan dorongan dengan komitmen Kepulauan Solomon untuk terus bekerja sama dengan mitra keamanan tradisional seperti Australia. Namun, AS tetap mengkhawatirkan kerahasiaan seputar perjanjian keamanan dengan China. Dia mengatakan, segala jenis militerisasi di Pasifik oleh China akan menjadi perhatian besar.
Pejabat itu mengatakan, AS belum melakukan pembicaraan mendalam dengan kepemimpinan Fiji yang baru, sehingga terlalu dini untuk mengatakan apakah tindakan kepolisian menandakan perubahan arah bagi Fiji di China. Sementara itu, Pemerintah Fiji tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika