REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Utusan khusus PBB untuk Haiti Maria Isabel Salvador, pada Rabu (26/4/2023) mendesak pengerahan pasukan internasional khusus untuk melawan kekerasan geng yang meningkat di Haiti. Dia memperingatkan bahwa penundaan dapat menyebabkan meluasnya ketidakamanan di Karibia dan Amerika Latin.
Salvador mengatakan kepada dewan bahwa kekerasan geng di negara termiskin di Belahan Barat berkembang pada tingkat yang mengkhawatirkan di daerah yang sebelumnya dianggap aman di dalam dan di luar ibu kota, Port-au-Prince.
Dia mengutip angka polisi dan PBB untuk mengilustrasikan peningkatan kriminalitas yang mengejutkan di Haiti. Insiden kriminal yang terdiri dari pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, dan hukuman mati tanpa pengadilan, naik lebih dari dua kali lipat menjadi 1.647 pada kuartal pertama 2023, dibandingkan 2022 dengan jumlah mencapai 692.
Salvador menekankan, tanpa memulihkan tingkat keamanan minimum, tidak mungkin untuk maju menuju pemilu. Dia mengatakan, dia kecewa karena tidak ada negara yang menawarkan untuk memimpin pasukan sejak Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengeluarkan permohonan mendesak Oktober lalu untuk bantuan internasional atas permintaan Perdana Menteri Haiti Ariel Henry dan Dewan Menteri negara itu.
Dalam pertemuan dewan pada Rabu, Amerika Serikat maupun Kanada tidak menunjukkan minat untuk memimpin. Komunitas internasional malah memilih untuk menjatuhkan sanksi dan mengirim peralatan militer dan sumber daya lainnya ke Haiti.
Wakil Duta Besar AS Jeffrey DeLaurentis mengatakan, pemerintahan Presiden Joe Biden sangat prihatin dengan meningkatnya aktivitas geng kekerasan. Dia mencatat permintaan Haiti untuk dukungan internasional guna mengatasi kekerasan dan ketidakamanan.
“Amerika Serikat terus bekerja dengan semakin banyak mitra internasional untuk mendukung kebutuhan keamanan yang mendesak di negara itu,” kata DeLaurentis, seraya menambahkan bahwa Dewan Keamanan perlu melakukan upaya dengan memberlakukan sanksi tambahan terhadap pembiayaan Haiti dan mengobarkan kekerasan.
Duta Besar Kanada untuk PBB Robert Rae mengatakan, sanksi merupakan salah satu alat penting untuk mematahkan kekuatan geng bersenjata. Dia mengatakan kepada dewan bahwa pemerintahnya telah memutuskan untuk meningkatkan dukungan pelatihan dan peralatan baru untuk Kepolisian Nasional Haiti tahun ini. DeLaurentis maupun Rae tidak menyebutkan kontribusi pada kekuatan stabilisasi internasional.
"Kita perlu menemukan cara inovatif untuk mendefinisikan kekuatan untuk mendukung Kepolisian Nasional Haiti," ujar Salvador.
Salvador mengatakan, pasukan internasional, yang terdiri dari personel polisi, harus membantu petugas Haiti memisahkan geng dan sedikit demi sedikit memulihkan keamanan di negara tersebut. Dia ingin melihat negara-negara di Amerika Latin dan Karibia lebih terlibat dan memimpin pasukan.
"Krisis regional membutuhkan reaksi dan tindakan regional, dan rakyat Haiti tidak bisa menunggu," kata Salvador.
Salvador mengatakan, limpahan kekerasan yang meningkat sudah berdampak di negara tetangga Republik Dominika termasuk Kolombia, Ekuador dan Peru. Dia menambahkan bahwa kekerasan geng yang meningkat akan memperburuk situasi.
Dalam sebuah laporan ke Dewan Keamanan minggu ini, Guterres mendesak pengerahan segera angkatan bersenjata internasional di Haiti untuk membendung meningkatnya kekerasan geng dan krisis hak asasi manusia terburuk di negara itu dalam beberapa dekade. Guterres memperingatkan bahwa ketidakamanan di ibu kota telah mencapai tingkat sebanding dengan negara-negara dalam konflik bersenjata.
Pasukan Polisi Nasional Haiti menghadapi serangan geng yang meningkat. Sebanyan 22 petugas dibunuh oleh geng tahun ini dan semakin banyak petugas meninggalkan jabatan mereka.
Bahkan ada juga petugas yang pensiun dan mengajukan program pembebasan bersyarat kemanusiaan di Amerika Serikat. Program ini terbuka untuk warga Haiti yang mencari perlindungan karena kondisi di negara tersebut.
Salvador mengatakan, langkah tersebut telah memangkas kekuatan operasional pasukan Haiti dari 14.772 menjadi sekitar 13.200 personel. Dia mengatakan hanya sekitar 9.000 personel yang aktif melakukan tugas polisi.
Sementara hanya 3.500 yang bertugas untuk keselamatan publik pada waktu tertentu di seluruh negeri. Pada saat yang sama, perekrutan petugas baru telah dihentikan karena memburuknya keamanan dan kendala logistik.
Sejak pembunuhan Presiden Jovenel Moïse pada Juli 2021, geng-geng Haiti menjadi semakin kuat dan kejam. Pada Desember, PBB memperkirakan bahwa geng menguasai 60 persen ibu kota Haiti, tetapi kebanyakan orang di jalan-jalan di Port-au-Prince mengatakan bahwa jumlahnya mendekati 100 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika