REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Pihak berwenang India pada Sabtu (18/6/2022) menangguhkan layanan Internet di sejumlah wilayah di Negara Bagian Bihar, India timur. Hal ini sebagai upaya untuk menghentikan pertemuan publik dan protes kekerasan atas rencana perekrutan militer.
Satu demonstran tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangkaian protes di beberapa wilayah terhadap kebijakan baru Perdana Menteri Narendra Modi, yang mempersingkat masa jabatan anggota militer.
Sistem rekrutmen baru yang disebut Agnipath atau "jalan api" dalam bahasa Hindi ini akan menerima laki-laki dan perempuan usia antara 17 setengah tahun hingga 21 tahun untuk masa jabatan empat tahun di peringkat non-perwira. Hanya satu dari seperempat jumlah orang yang berada di bawah kontrak itu, yang akan dipertahankan untuk waktu lebih lama.
Masa jabatan yang lebih pendek telah menimbulkan kekhawatiran di antara calon rekrutan. Sebelum aturan itu, anggota tentara telah direkrut oleh angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara secara terpisah. Mereka biasanya memasuki layanan hingga 17 tahun untuk pangkat terendah.
Para pengunjuk rasa, terutama laki-laki muda, mengatakan, sistem itu akan membatasi kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan permanen di pasukan pertahanan. Setiap anggota militer menjamin gaji tetap, pensiun dan tunjangan lainnya.
Sistem rekrutan baru militer tersebut menuai akai protes. Banyak warga yang turun ke jalan di Bihar, Telangana, Uttar Pradesh dan Benggala Barat untuk memprotes rencana ini.
Seorang pejabat senior polisi di Negara Bagian Bihar, Sanjay Singh, mengatakan, platform media sosial seperti Facebook, Twitter dan Whatsapp telah diblokir di 15 dari 38 distrik di Bihar.
Pekan ini, pengunjuk rasa di Bihar menumpahkan kemarahan dengan membakar kereta penumpang dan bus. Sementara di Uttar Pradesh, polisi menahan sedikitnya 250 orang. Beberapa demonstran menuduh polisi menggunakan kekuatan berlebihan.
Menteri Pertahanan India Rajnath Singh telah mengimbau kaum muda untuk mendaftar militer di bawah skema baru. Sementara Komandan Angkatan Laut, Laksamana R. Hari Kumar, mengatakan, protes terjadi karena ada informasi tentang sistem baru tidak diterima dengan baik oleh masyarakat.
“Saya tidak mengantisipasi protes seperti ini. Ini adalah transformasi manajemen sumber daya manusia terbesar yang pernah terjadi di militer India," kata Kumar.
Pemerintah Modi mengumumkan perombakan rekrutmen untuk 1,38 juta angkatan bersenjata India. Perubahan ini bertujuan untuk menurunkan usia rata-rata personel dan mengurangi pengeluaran pensiun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
