Selasa 03 Oct 2023 16:03 WIB

Presiden Maladewa Terpilih Tolak Kehadiran Militer India

Ini menjadi pukulan serius bagi India dalam persaingan geopolitik dengan Cina.

Rep: Amri Amrullah/ Red: Nidia Zuraya
Kepulauan Maladewa (ilustrasi). Presiden terpilih Maladewa mengatakan bahwa ia akan berpegang teguh pada janji kampanyenya untuk memindahkan personel militer India yang ditempatkan di negara kepulauan
Foto: Anadolu Agency
Kepulauan Maladewa (ilustrasi). Presiden terpilih Maladewa mengatakan bahwa ia akan berpegang teguh pada janji kampanyenya untuk memindahkan personel militer India yang ditempatkan di negara kepulauan

REPUBLIKA.CO.ID, MALE -- Presiden terpilih Maladewa mengatakan ia akan berpegang teguh pada janji kampanyenya untuk memindahkan personel militer India yang ditempatkan di negara kepulauan tersebut, dan berjanji akan memulai proses tersebut.

Mohamed Muiz mengatakan kepada para pendukungnya yang berkumpul pada Senin (2/10/2023) malam dalam sebuah perayaan kemenangannya dalam pemilu. Ia mengatakan tidak akan mendukung militer asing yang berada di Maladewa jika tidak sesuai dengan kehendak warganya.

Baca Juga

"Rakyat telah mengatakan kepada kami,  mereka tidak menginginkan militer asing di sini," katanya.

Ini merupakan pukulan serius bagi India dalam persaingan geopolitiknya dengan Cina di wilayah Samudra Hindia. Di mana pemilihan presiden Maladewa pada hari Sabtu (30/9/2023) lalu, dipandang sebagai referendum virtual tentang kekuatan regional mana yang akan memiliki pengaruh terbesar di negara kepulauan ini. 

Presiden Ibrahim Mohamed Solih, yang terpilih sebagai presiden pada 2018, berjuang melawan tuduhan dari Muiz bahwa ia telah mengizinkan kehadiran India yang tidak terkendali di negara tersebut. Partai Muiz, Kongres Nasional Rakyat, dipandang sangat pro-Cina.

Tema kampanye utama Partai Muiz adalah tentang dugaan ancaman terhadap kedaulatan Maladewa oleh beberapa personel militer India di sebuah pulau. Penolakan militer India, merupakan bagian dari strategi "India keluar" yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Solih bersikeras kehadiran militer India di Maladewa hanya untuk membangun galangan kapal di bawah perjanjian antara kedua pemerintah. Ia berjanji bahwa kedaulatan negaranya tidak akan dilanggar.

Mantan presiden Abdulla Yameen, pemimpin Kongres Nasional Rakyat, menjadikan Maladewa sebagai bagian dari inisiatif Sabuk dan Jalan Cina selama masa kepresidenannya dari tahun 2013 hingga 2018. Inisiatif ini dimaksudkan untuk membangun jalur kereta api, pelabuhan dan jalan raya untuk memperluas perdagangan - dan pengaruh Cina - di seluruh Asia, Afrika dan Eropa.

Yameen dipindahkan pada Ahad dari penjara ke tahanan rumah, yang telah memenuhi salah satu janji kampanye Muiz sebelum ia secara resmi menjabat pada 17 November. Maladewa terdiri dari 1.200 pulau karang di Samudera Hindia, terletak di jalur pelayaran utama antara Timur dan Barat. 

sumber : AP
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement