Selasa 12 Jul 2022 17:18 WIB

Warga Palestina Skeptis dengan Kunjungan Biden ke Israel

AS diharapkan bertindak lebih kuat untuk hentikan pembangunan permukiman Israel.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Friska Yolandha
Pemandangan umum pemukiman Yahudi Tepi Barat di Efrat, Kamis, 10 Maret 2022. Perluasan pembangunan pemukiman bagi pemukim Yahudi menjadi tantangan bagi Amerika Serikat (AS) jelang kedatangan Presiden Joe Biden di Israel.
Foto:

Pada Mei, pemerintah Israel menyetujui pembangunan 4.400 rumah baru untuk pemukim Yahudi. Rencana untuk perluasan permukiman lebih lanjut, akan memotong wilayah Palestina.

"Sangat penting bagi Israel dan Otoritas Palestina untuk menahan diri dari langkah sepihak yang memperburuk ketegangan, dan melemahkan upaya untuk memajukan solusi dua negara yang dirundingkan, seperti aktivitas pemukiman," kata juru bicara Departemen Luar Negeri kepada Reuters.  

Ketua Dewan Yesha, organisasi payung utama pemukim, David Elhayani, mengatakan, sudah saatnya Palestina menerima bahwa tidak akan ada negara Palestina. Menurutnya perluasan pemukiman sudah berlangsung dan tidak dapat dihentikan.

"Perusahaan pemukiman telah bergerak, tidak dapat dihentikan sekarang," ujar Elhayani.

Dror Etkes dari Kerem Navot, sebuah organisasi yang memantau kebijakan Israel di Tepi Barat, mengatakan, kunjungan Biden dapat menimbulkan pro kontra tentang perluasan pemukiman Israel. "Kunjungan Biden dapat memunculkan kebisingan yang dibuat Israel tentang perluasan pemukiman tetapi tidak pada pembangunan itu sendiri. Seluruh sistem politik (di Israel) dimobilisasi untuk melindungi perusahaan pemukiman," ujarnya.

Pemukiman pertama Yahudi dibangun di Lembah Yordan setelah perang 1967. Perancang pemukiman Israel menilai Lembah Jordan adalah sebuah daerah yang subur dengan kebun buah-buahan dan perkebunan kurma di perbatasan dengan Yordania. Para perancang pemukiman Israel melihat lokasi itu sebagai kunci untuk menciptakan sumur penyangga pertahanan di sebelah timur Yerusalem.  Mehola yang dibangun pada akhir 1960-an di atas tanah milik Palestina dengan persetujuan pemerintah Israel, adalah salah satu contohnya. Perlindungan militer dan infrastruktur jalan, air dan listrik yang menopang pemukiman sangat kontras dengan kondisi di desa-desa Palestina di sekitarnya.

Israel dengan tegas menolak tuduhan dari kelompok hak asasi internasional dan lokal bahwa perusahaan pemukiman telah menciptakan sistem apartheid. Israel memiliki kendali penuh di wilayah pendudukan Tepi Barat. Sebagian besar pemukiman Yahudi berada di Area C. 

 

Wakil Menteri Pertahanan Israel, Alon Schuster mengatakan kepada pleno Knesset pada Februari bahwa, sejauh ini hanya 33 izin bangunan Palestina yang telah disetujui oleh Israel dalam lima tahun terakhir. Menurut Biro Pusat Statistik Israel, selama rentang waktu itu, lebih dari 9.600 unit rumah dibangun untuk pemukim Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat. 

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement