Rabu 10 Aug 2022 00:55 WIB

Perempuan Afghanistan tidak akan Berhenti Memperjuangkan Haknya

Perempuan Afghanistan masih perjuangkan hak mereka setahun setelah Taliban berkuasa

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Esthi Maharani
Perempuan Afghanistan masih memperjuangkan hak mereka setahun setelah Taliban kembali berkuasa.
Foto:

Afghanistan menjadi satu-satunya negara di dunia yang melarang anak perempuan mengenyam pendidikan ke sekolah menengah. Pada Maret, Taliban mengumumkan bahwa sekolah menengah perempuan akan dibuka kembali. Namun dalam hitungan jam, Taliban menarik kembali keputusannya. Sebagian besar anak perempuan sudah bersemangat untuk pergi ke sekolah. Namun keputusan cepat Taliban membuat mereka kembali putus asa.

Beberapa anak perempuan Afghanistan telah berhasil mendaftar les privat atau kelas online untuk melanjutkan pendidikan mereka. Salah satunya Kerishma Rasheedi (16 tahun).

"Kami berharap sekolah dibuka kembali," kata Rasheedi.

Rasheedi ingin meninggalkan Afghanistan bersama orang tuanya, sehingga dia dapat kembali ke sekolah. Dia pindah ke Kabul bersama keluarganya dari provinsi timur laut Kunduz, setelah rumah mereka terkena roket selama bentrokan pada 2020. Rasheedi bertekad bahwa dia tidak akan pernah berhenti belajar.

"Saya tidak akan pernah berhenti belajar," kata Rasheedi.  

Komunitas internasional terus mengadvokasi hak-hak perempuan dan peran kepemimpinan perempuan dalam kehidupan publik dan politik Afghanistan.  Beberapa wanita mengatakan, mereka harus menerima norma baru untuk memenuhi kebutuhan. Seorang mantan polisi wanita, Gulestan Safari (45 tahun) terpaksa meninggalkan institusi polisi setelah Taliban memaksanya untuk berhenti. Setelah menanggalkan seragam polisinya, kini Safari melakukan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Kabul untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari.

"Saya menyukai pekerjaan saya. Kami mampu membeli semua yang kami inginkan. Kami dapat membeli daging, dan buah," kata Safari.

Pejabat senior di beberapa kementerian mengatakan, kebijakan mengenai perempuan ditetapkan oleh para pemimpin puncak. Mereka menolak berkomentar lebih lanjut. Pemimpin Taliban mengatakan, semua hak warga Afghanistan akan dilindungi dalam interpretasi mereka tentang hukum syariah.  

Kelompok hak asasi dan pemerintah asing juga menuding Taliban atas pelanggaran, dan kematian ribuan warga sipil saat memerangi pemberontakan melawan pasukan asing pimpinan Amerika Serikat (AS) dan pasukan Afghanistan antara 2001 dan 2021. Sejak kembali berkuasa, Taliban telah berjanji untuk tidak melakukan balas dendam terhadap para mantan musuh.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement