REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Sumber pemerintah dan partai berkuasa mengatakan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida akan mempertahankan Menteri Keuangan Shunichi Suzuki dalam reshuffle yang akan datang. Media Jepang juga melaporkan menteri luar negeri juga bertahan.
Reshuffle yang dilakukan lebih awal dari yang diperkirakan dilakukan saat dukungan pada pemerintah Kishida merosot. Masyarakat sedang memantau ketat hubungan kelompok agama Unification Church dengan anggota parlemen partai berkuasa.
Termasuk mantan Perdana Menteri Shinzo Abe yang ditembak hingga tewas bulan lalu. Dukungan pada kabinet Kishidi merosot ke level terendah sejak ia mulai menjabat pada bulan Oktober lalu.
Pada Senin (8/8/2022) stasiun televisi NHK melaporkan jajak pendapat menunjukan dukungannya pada turun dari 59 persen tiga pekan yang lalu menjadi 46 persen. Sumber yang mengungkapkan nasib Menteri Suzuki menolak ditulis namanya.
Surat kabar Yomiuri Shimbun melaporkan Menteri Perindustrian Koichi Haguida diperkirakan akan dipindahkan ke posisi di luar kabinet. Surat kabar itu mengataka Haguida tampakanya akan menjadi ketua komite penelitian kebijakan Liberal Democratic Party's (LDP) yang berkuasa.
Hagiuda merupakan anggota faksi terbesar LDP yang dipimpin Abe hingga kematiannya pada 8 Juli lalu. Kepindahannya menunjukkan pentingnya faksi itu dan membantu memperkuat kebijakan pertahanan, isu utama di Jepang saat ini di tengah ketegangan Cina dan Taiwan.
Yomiuru melaporkan untuk pertama kalinya penasihat Kishida, Minoru Terada dan anggota parlemen Naoki Okada akan ditunjuk menjadi anggota kabinet. Surat kabar itu tidak mengungkapkan jabatan yang akan mereka duduki.
Sejumlah media Jepang melaporkan Kishida diperkirakan juga akan mempertahankan posisi Menteri Luar Negeri Yoshima Hayashi. Sementara Menteri Pertahanan Nobou Kishi akan diganti karena masalah kesehatan.
Kishida juga dilaporkan ingin mempertahankan Taro Aso, wakil Presiden LDP dan kepala sekretaris kabinet Hirokazu Matsuno. Pada akhir pekan lalu Kishida mengatakan akan mereshuffle kabinetnya untuk mengatasi berbagai masalah seperti penyebaran Covid-19.
Tapi pengamat mengatakan langkah ini juga untuk menahan merosotnya dukungan masyarakat. Jajak pendapat menunjukkan responden menolak upacara pemakaman nasional untuk Abe, perdana menteri terlama Jepang.
Responden menilai partai politik dan anggota parlemen tidak memberikan penjelasan yang cukup tentang hubungan mereka dengan Unification Church.
Ikuti Whatsapp Channel Republika