Rabu 31 Aug 2022 12:20 WIB

PM Jepang Minta Maaf Atas Hubungan Anggota Partai dengan Gereja Unifikasi

PM Jepang meminta maaf atas kegiatan yang berhubungan dengan Gereja Unifikasi

Rep: Fergi Nadira B/ Red: Esthi Maharani
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta maaf atas kegiatan yang dilaporkan anggota partainya sendiri dengan Gereja Unifikasi.
Foto: Rodrigo Reyes Marin/Pool Photo via AP
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta maaf atas kegiatan yang dilaporkan anggota partainya sendiri dengan Gereja Unifikasi.

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan politisi memiliki kewajiban untuk berhati-hati tentang hubungan mereka dengan organisasi mana pun. Ia juga meminta maaf atas kegiatan yang dilaporkan anggota partainya sendiri dengan Gereja Unifikasi.

"Sebagai ketua partai, saya menyampaikan permintaan maaf yang tulus," kata Kishida pada konferensi pers, Rabu (31/8/2022).

Ia pertama kali muncul dari karantina Covid-19 pada Rabu setelah tertular virus awal bulan ini. Terkuaknya hubungan anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal dengan gereja menjadi masalah bagi Kishida.

Ini juga telah memicu ketegangan oposisi terhadap pemakaman kenegaraan yang direncanakan untuk mantan perdana menteri Shinzo Abe yang terbunuh. Seperti diberitakan sebelumnya terduga pembunuh Abe memiliki dendam terhadap gereja, yang secara resmi disebut Federasi Keluarga untuk Perdamaian dan Penyatuan Dunia. Terduga pembunuh menuduh gereja itu membuat ibunya bangkrut, dan menyalahkan Abe karena mempromosikannya.

Baca juga : Jejak Mikhail Gorbachev, Akhiri Perang Dingin dan Runtuhnya Uni Soviet

Gereja Unifikasi didirikan di Korea Selatan pada 1950-an dan dikenal dengan pernikahan massalnya. Gereja itu selama bertahun-tahun menghadapi pertanyaan tentang bagaimana mereka meminta sumbangan.

Pemerintah mengatakan pemakaman Abe, yang akan diadakan pada 27 September di aula Nippon Budokan Tokyo, akan menelan biaya sekitar 250 juta yen (1,8 juta dolar AS), tidak termasuk pengeluaran untuk keamanan dan penerimaan pejabat luar negeri.

 

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement