Senin 05 Sep 2022 17:41 WIB

Ketidakpuasan pada Pemerintah Kishida Capai 40 Persen

Masyarakat ragu partai berkuasa dapat sepenuhnya bebas dari Unification Church.

Rep: Lintar Satria/ Red: Friska Yolandha
Angka ketidakpuasan masyarakat Jepang pada pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida mencapai 40 persen lebih.
Foto: Rodrigo Reyes Marin/Pool Photo via AP
Angka ketidakpuasan masyarakat Jepang pada pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida mencapai 40 persen lebih.

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Angka ketidakpuasan masyarakat Jepang pada pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida mencapai 40 persen lebih. Jajak pendapat menunjukkan masyarakat ragu partai berkuasa dapat sepenuhnya bebas dari Unification Church.

Terungkapnya hubungan lama gereja yang didirikan di Korea Selatan pada 1950-an dan terkenal dengan pernikahan massalnya itu menjadi masalah besar bagi Kishida sejak 8 Juli lalu. Ketika mantan Perdana Menteri Shinzo Abe ditembak hingga tewas yang mengaku ibunya bangkrut karena gereja itu dan menyalahkan Abe yang telah mempromosikannya.

Baca Juga

Dukungan Kishida turun dan hubungan partai berkuasa dengan gereja tersebut menambah penolakan masyarakat pada pemakaman kenegaraan Abe yang digelar 27 September.

Berdasarkan jajak pendapat surat kabar Yomiuri Shimbun, Senin (5/9/2022) angka ketidakpuasan masyarakat pada kabinet Kishida mencapai 41 persen. Naik dari bulan lalu yang sebanyak 34 persen.

Bulan ini untuk pertama kalinya sejak Kishida mencapai tahun lalu angka ketidakpuasan pada pemerintahan di atas 40 persen. Sementara angka dukungan relatif stabil yakni 50 persen, hanya turun 1 persen dibanding bulan lalu.

Pekan lalu Kishida meminta maaf atas hubungan partai berkuasa Liberal Democratic (LDP) dengan Unification Church. Ia mengatakan LDP akan membuat "kebijakan partai" untuk memutus hubungan itu dan meningkatkan kepatuhan.

Walaupun 76 persen setuju dengan pernyataan itu tapi 72 persen respon mengatakan mereka tidak yakin LDP dapat sepenuhnya memutus hubungan dengan organisasi. Itu selama puluhan tahun gereja tersebut dipertanyakan dari mana sumbangan yang mereka dapatkan.

Penolakan terhadap pemakaman kenegaraan yang sepenuhnya dibiayai pemerintah naik dari 46 persen bulan lalu menjadi 56 persen. Pemakaman tersebut akan dilakukan di aula Nippon Budokan, Tokyo.

Biaya pemakaman diperkirakan akan menilai biaya sekitar 250 juta yen atau 1,8 juta dolar. Termasuk untuk keamanan dan menerima perwakilan dari luar negeri.

Dalam jajak pendapat terpisah stasiun televisi TBS menemukan ketidakpuasan pada kabinet Kishida mencapai 48,2 persen. Pertama kalinya di atas angka kepuasan yang sekitar 48,1 persen.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement