REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Juru Bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Stephane Dujarric menyatakan pada Sabtu (24/12), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sangat terganggu atas keputusan Taliban yang terbaru. Dia menegaskan kembali hak semua perempuan untuk berpartisipasi dalam bekerja.
Dujarric menyatakan, PBB dan mitranya, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nasional dan internasional, membantu lebih dari 28 juta warga Afghanistan yang bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. “Pengiriman bantuan kemanusiaan yang efektif membutuhkan akses penuh, aman dan tanpa hambatan untuk semua pekerja bantuan, termasuk perempuan," ujarnya.
Menurut laporan media Afghanistan, Taliban memerintahkan semua kelompok non-pemerintah asing dan domestik di Afghanistan untuk tidak mempekerjakan perempuan. Tindakan ini usai pemerintah mengaku mendapatkan laporan tentang aturan berpakaian.
"Larangan yang dilaporkan atas perempuan yang bekerja dengan komunitas internasional untuk menyelamatkan nyawa dan mata pencaharian di Afghanistan akan menyebabkan kesulitan yang tak terhitung lebih lanjut pada rakyat Afghanistan,” ujar Dujarric dalam pernyataan yang dirilis di situs resmi PBB ungeneva.
Dalam pernyataan terpisah, kantor koordinasi kemanusiaan PBB di Afghanistan, mengutuk keputusan pembatasan partisipasi perempuan. Badan ini menekankan bahwa perintah semacam itu yang ditetapkan oleh otoritas Afghanistan akan melanggar hak-hak perempuan yang paling mendasar. "Serta pelanggaran yang jelas terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan," ujarnya.
PBB di Afghanistan mengatakan, akan berusaha untuk bertemu dengan pimpinan Taliban untuk mendapatkan kejelasan tentang perintah tersebut. “Perempuan harus dimampukan memainkan peran kritis dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam tanggap kemanusiaan. Partisipasi mereka harus dihormati dan dilindungi. Keputusan terbaru ini hanya akan semakin merugikan mereka yang paling rentan, terutama perempuan dan anak perempuan,” kata pernyataan itu.
Selain itu, PBB di Afghanistan dan mitra-mitranya mengingatkan Taliban telah mencabut kehendak bebas perempuan untuk memilih nasib sendiri. Kelompok yang memimpin Afghanistan dinilai telah melemahkan dan mengucilkan perempuan secara sistematis dari semua aspek kehidupan publik dan politik. Keputusan itu akan membawa negara mundur dan membahayakan upaya untuk perdamaian atau stabilitas yang berarti di dalam negeri.
Atas keputusan terbaru Taliban, beberapa kelompok bantuan asing menghentikan operasi di Afghanistan pada Ahad (25/12). Save the Children, Norwegian Refugee Council, dan CARE mengatakan, mereka tidak dapat secara efektif menjangkau anak-anak, perempuan dan laki-laki yang sangat membutuhkan di Afghanistan tanpa perempuan dalam tenaga kerjanya.
"Kami telah mematuhi semua norma budaya dan kami tidak dapat bekerja tanpa staf perempuan kami yang berdedikasi, yang penting bagi kami untuk mengakses perempuan yang sangat membutuhkan bantuan,” ujar kepala Norwegian Refugee Council untuk Afghanistan Neil Turner menyatakan n grup tersebut memiliki 468 staf perempuan di negara tersebut.
Laporan tentang pembatasan terbaru ini muncul kurang dari seminggu setelah Taliban melarang perempuan menempuh jenjang pendidikan perguruan tinggi. Keputusan ini pun memicu kecaman keras dari PBB dan memicu protes yang dilaporkan terjadi di beberapa bagian Afghanistan.
Sumber: https://apnews.com/article/afghanistan-taliban-7c81e60a50f40a3a011354fa3a26e78d?utm_source=homepage&utm_medium=TopNews&utm_campaign=position_05
Ikuti Whatsapp Channel Republika
