REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK - Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengisyaratkan maju kembali pada pemilihan umum (pemilu) di bawah partai politik baru. Konstitusi Thailand membatasi ia hanya akan bisa menjabat dua tahun lagi.

"Banyak hal yang harus dilanjutkan, dan lebih banyak lagi yang harus dilakukan agar negara dapat terus maju," kata Prayuth yang telah berkuasa sejak 2014.

Komentar Senin (9/1/2023) ia lontarkan di hadapan sekitar 10 ribu orang pada peluncuran partai baru, Partai Persatuan Bangsa Thailand. Prayuth bergabung dengan partai tersebut.

"Saya datang ke sini hari ini bukan karena saya menginginkan kekuasaan tetapi karena Thailand harus terus maju," katanya.

Menurut konstitusi, Prayuth belum membubarkan parlemen. Sedangkan Pemilu harus diadakan pada Mei tahun ini. Partai baru yang dipimpin oleh tokoh-tokoh konservatif negara itu juga belum mengumumkan calon perdana menterinya.

Selama lebih dari delapan tahun berkuasa, Prayuth telah bertahan dari berbagai tantangan melalui kasus pengadilan, suara kepercayaan, dan aksi demonstrasi oleh lawan yang melihatnya sebagai oportunis yang tidak memiliki mandat publik.

Prayuth (68 tahun) adalah kepala junta sebelum legislatif yang ditunjuk militer mengangkatnya sebagai perdana menteri. Jabatan itu ia pertahankan setelah pemilihan 2019 yang menurut para pengkritiknya diadakan di bawah aturan yang memastikan dia tetap berkuasa. Prayuth menegaskan dia terpilih secara adil.

Tahun lalu, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa tiga tahun pertama Prayuth sebagai perdana menteri tidak termasuk maksimum delapan tahun masa jabatan perdana menteri. Jika terpilih lagi, dia hanya akan diizinkan untuk menjalani setengah masa jabatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika