REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Presiden Taiwan Tsai Ing-wen meminta Jerman untuk membantu menjaga ketertiban kawasan. Permintaan ini disampaikan saat ia bertemu dengan anggota parlemen senior Jerman yang berkunjung ke pulau itu.
Taiwan yang China klaim bagian dari wilayahnya mendapat dukungan sekutu-sekutu Barat dalam menghadapi ancaman militer China yang terus meningkat. Termasuk latihan perang yang China gelar dekat pulau itu pada Agustus lalu.
Pertemuan yang China kecam itu digelar di kantor kepresidenan Taiwan. Tsai mengatakan negara-negara demokrasi harus bersatu dalam menghadapi 'ekspansi otoritarianisme'.
"Mulai tahun depan wajib militer Taiwan akan diperpanjang satu tahun, ini akan meningkatkan kapabilitas pertahanan kami dan menunjukkan tekad untuk membela tanah air dan menjaga demokrasi," katanya, Selasa (10/1/2023).
"Kami menantikan Taiwan, Jerman dan mitra demokrasi lainnya untuk bergabung menjaga ketertiban dan kemakmuran kawasan," tambahnya.
Seperti kebanyakan negara lain di dunia, Jerman tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan. Tapi strategi baru yang sedang Berlin kerjakan akan lebih memperhatikan hubungannya dengan China dan berusaha mengurangi ketergantungan ekonomi pada negara adi daya Asia itu.
Kepala Komite Pertahanan Parlemen Jerman Marie-Agnes Strack-Zimmermann mengatakan pada Tsai, Jerman dan Taiwan berteman. Strack-Zimmermann juga merupakan anggota mitra koalisi pemerintah Kanselir Olaf Scholz, dari Free Democrats (FDP).
Strack-Zimmermann mengatakan invasi Rusia ke Ukraina menjadi peringatan bagi seluruh dunia. "Itu alasan mengapa kami datang ke negara anda, ke pulau anda yang indah, untuk mengatakan pada dunia kami bersatu sebagai negara-negara demokrasi," katanya.
China mengungkapkan kegeramannya pada kunjungan tersebut. Kementerian Luar Negeri China menyinggung masa lalu Jerman di Perang Dunia II.
"Kami ingin menekankan akar masalah Taiwan sebenarnya berasal dari hukum rimba, hegemoni, kolonialisme dan militerisme yang pernah mewabah ke di dunia, China sangat berdampak pada itu, Jerman memiliki pelajaran sejarah yang tragis dan mendalam mengenai itu," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin.
Taiwan menolak klaim kedaulatan China. Pemerintah Taiwan menegaskan hanya 23 juta warga pulau itu yang dapat memutuskan masa depan mereka.