Selasa 28 Feb 2023 07:25 WIB

PM Kishida: Jepang akan Beli 400 Rudal Tomahawk dari AS

Jepang telah menganggarkan Rp 31 triliun untuk membeli rudal.

Rep: Amri Amrullah/ Red: Nidia Zuraya
Kapal perang AS meluncurkan rudal Tomahawk (ilustrasi). Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida mengatakan negaranya berencana membeli 400 rudal Tomahawk dari Amerika Serikat.
Foto: AP
Kapal perang AS meluncurkan rudal Tomahawk (ilustrasi). Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida mengatakan negaranya berencana membeli 400 rudal Tomahawk dari Amerika Serikat.

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida mengatakan negaranya berencana membeli 400 rudal Tomahawk dari Amerika Serikat. Hal itu disampaikan PM Kishida pada Senin (27/2/2023), saat pemerintahnya berupaya meningkatkan pertahanan negara dengan memperhatikan ancaman dari negara tetangganya Cina.

“Rencana negara kami adalah (untuk memiliki) 400 unit rudal jelajah," katanya kepada komite anggaran Majelis Rendah tanpa merinci, apa yang saja pembicaraan sensitif soal militer dibalik rencana pembelian tersebut seperti dilansir The Strait Times.

Baca Juga

Sebelumnya pada bulan Februari, Menteri Pertahanan Yasukazu Hamada mengatakan Jepang telah menganggarkan 211,3 miliar yen atau senilai 2,09 miliar dolar AS (Rp 31 triliun) untuk membeli rudal di tahun fiskal mendatang, daripada menyicil pengadaannya dalam waktu beberapa tahun.

Pemerintahan Kishida ingin secara dramatis memperluas kapasitas pertahanan Jepang dalam menghadapi kekuatan militer Cina yang meningkat. Termasuk juga terkait uji coba rudal tak terduga Korea Utara yang bersenjata nuklir.

Invasi Rusia ke Ukraina juga memicu kekhawatiran bahwa Cina akan mengambil alih Taiwan, sebuah negara demokrasi yang diatur sendiri yang diklaim oleh Beijing.

Jepang memiliki konstitusi pascaperang yang pasifis, yang membatasi kapasitas militernya hanya untuk tindakan defensif. Tetapi pada tahun 2022, aturan konstitusi itu dirubah dan diperbarui, sehingga kebijakan keamanan dan pertahanan jadi hal utama

Secara eksplisit, langkah ini menguraikan tantangan yang ditimbulkan oleh Cina. Sekaligus menetapkan tujuan untuk menggandakan pengeluaran pertahanan ke standar Pakta Pertahanan Atlantik Utara sebesar 2 persen dari produk domestik bruto pada 2027.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement