REPUBLIKA.CO.ID, BAMAKO -- Junta militer Mali mengatakan pada Jumat (5/5/2023), sedang menyelenggarakan referendum tentang konstitusi baru pada 18 Juni. Perencanaan itu menjadi langkah kunci menuju kembali ke aturan konstitusional dan pemilihan presiden baru yang diharapkan tahun depan di negara Afrika Barat itu.

Referendum seharusnya berlangsung pada Maret, tetapi ditunda. Pengumuman tanggal baru itu disampaikan di televisi nasional oleh juru bicara pemerintah Menteri Abdoulaye Maiga.

Rancangan konstitusi yang dikeluarkan oleh junta pada Maret tahun ini akan sangat memperkuat kekuasaan presiden. Kepala negara bisa menunjuk perdana menteri dan menteri, serta memiliki hak untuk menghentikan fungsinya, sesuai dengan proposal.

Gerakan bersenjata yang memperjuangkan kemerdekaan Mali utara tetapi menyetujui kesepakatan damai pada 2015 mengatakan, rancangan konstitusi tidak akan mempertimbangkan ketentuan perjanjian damai. Mali telah diperintah oleh junta militer sejak kudeta 2020 terhadap presiden terpilih Ibrahim Boubacar Keita.

Mali telah menghadapi serangan destabilisasi oleh kelompok ekstremis bersenjata yang terkait dengan Alqaida dan kelompok ISIS sejak 2013. Pada 2021, Prancis dan mitra Eropa yang terlibat dalam perang melawan ekstremis di utara Mali mundur dari negara itu setelah junta membawa tentara bayaran dari Grup Wagner Rusia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika