REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Penangkapan mantan perdana menteri Pakistan Imran Khan atas tuduhan korupsi memicu protes nasional. Aksi protes itu berubah menjadi bentrokan antara polisi dan pendukung Khan.
Polisi mengatakan, delapan orang tewas dan sekitar 1.000 orang telah ditangkap. Tentara dikerahkan di beberapa daerah, dan telah mengeluarkan peringatan keras setelah massa menyerang propertinya. Penangkapan Khan secara dramatis meningkatkan ketegangan antara pendukung Khan dan militer pada saat krisis ekonomi.
Rekaman video menunjukkan puluhan petugas keamanan secara paksa memindahkan Khan dari pengadilan, kemudian memasukkannya ke dalam kendaraan polisi pada Selasa (9/5/2023). Khan ditahan di wisma polisi yang dijaga ketat. Wisma polisi ini juga berfungsi sebagai ruang sidang.
Pada Rabu (10/5/2023), Khan didakwa atas tuduhan bahwa dia menjual hadiah negara secara tidak sah selama masa jabatannya sebagai perdana menteri. Kasus ini diajukan oleh Komisi Pemilihan. Khan membantah tuduhan itu. Khan mengatakan, dia memenuhi semua persyaratan hukum.
Selama berbulan-bulan, Khan menghindari penangkapan. Para pendukung Khan kadang-kadang terlibat pertempuran sengit dengan polisi untuk menjauhkannya dari tahanan.
Penangkapan Khan pada Selasa didasarkan pada surat perintah baru untuk kasus korupsi secara terpisah, yaitu terkait dengan dugaan pengalihan tanah untuk Universitas Al-Qadir, dekat Islamabad. Hakim mengembalikan Khan dalam tahanan selama delapan hari terkait kasus ini.
Salah satu pengacara Khan, Sher Afzal Marwat, mengatakan kliennya dalam kondisi baik dan menyampaikan pesan kepada para pendukungnya untuk tidak menyerah. "Anda harus berdiri tegak untuk Aturan Hukum," kata Khan, yang dikutip oleh pengacaranya.
Partai Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) mengatakan, mereka akan menantang legalitas penangkapan Khan di pengadilan. Tindakan oleh badan anti-korupsi Pakistan telah menyebabkan protes kekerasan di seluruh negeri.
Pemerintah telah mengerahkan tentara untuk menjaga ketertiban di beberapa wilayah negara, termasuk Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Balochistan, dan Islamabad. Dalam pidato nasional yang disiarkan televisi, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, memperingatkan bahwa protes kekerasan tidak akan ditoleransi.
"Pelaku yang main hakim sendiri akan ditindak dengan tangan besi," ujar Sharif, dilaporkan BBC, Rabu (10/5/2023).
Pada Selasa malam pendukung Khan menggeledah kediaman komandan korps di Lahore, menghancurkan lampu gantung dan merampas merak yang diduga dibeli dengan uang negara. Tentara Pakistan menggambarkan kerusuhan pada 9 Mei sebagai hari yang gelap. Mereka memperingatkan pengunjuk rasa tentang reaksi ekstrem jika kembali merusak properti negara
Polisi di Islamabad menggunakan kontainer pengiriman untuk memblokir rute ke kompleks tempat Imran Khan menghadap hakim. BBC menyaksikan bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi di tengah salah satu jalan raya utama Islamabad. Para pengunjuk rasa mulai berkumpul setelah tengah hari, beberapa membawa bendera PTI atau mengenakan masker bergambar wajah Imran Khan.
Tabung gas air mata ditembakkan ke kerumunan setelah pengunjuk rasa mulai berkumpul. Para pengunjuk rasa berusaha untuk memukul selongsong logam menggunakan tongkat mereka.
"Kami datang untuk melakukan protes damai, tetapi polisi menembaki kami," kata seorang pria, yang memegang batu dan tongkat serta mengenakan masker bedah, kepada BBC.
"Sampai kematian kami, kami akan melanjutkan protes ini atau sampai mereka membebaskan Imran (Khan). Jika tidak, kami akan menutup seluruh negeri," kata pria tersebut.
Layanan internet seluler masih sangat dibatasi di seluruh negeri. Otoritas telekomunikasi Pakistan mengatakan mereka telah menangguhkan layanan atas instruksi dari Kementerian Dalam Negeri.
Sekolah juga tetap ditutup. Beberapa jalan raya telah diblokir dan hanya ada sedikit lalu lintas di jalan raya di kota-kota besar.
Khan digulingkan pada April lalu, kurang dari empat tahun masa jabatannya sebagai perdana menteri. Pada bulan November, dia ditembak di kaki saat berkampanye di tengah keramaian di Kota Wazirabad. Dia menuduh seorang pejabat intelijen senior melakukan serangan itu. Namun tuduhan ini dibantah keras oleh militer.
Sehari sebelum penangkapannya, militer telah memperingatkan Khan agar tidak mengulangi tuduhan tersebut. Partai Khan, PTI mengatakan dia menghadapi lebih dari 100 kasus pengadilan, yang bermotivasi politik.
Para pendukung Khan berpendapat bahwa pemerintah saat ini ingin melarang Khan mengikuti pemilihan umum yang dijadwalkan pada Oktober. Mantan menteri hak asasi manusia era pemerintahan Khan, Shireen Mazari, mengatakan kepada BBC bahwa cara penahanan Khan sama dengan penculikan negara.
"Kami bahkan tidak berharap militer menyalahgunakan kesucian pengadilan dengan cara ini," kata Mazari.
Mazari menambahkan, orang-orang di Pakistan marah dengan perlakuan negara terhadap Khan, serta masalah ekonomi yang lebih luas. Namun, Pengadilan Tinggi Islamabad menyatakan penangkapan itu legal.
"Imran Khan akan menghadapi hukum, jika tidak bersalah, (dia) dapat ikut serta dalam pemilihan. Tetapi jika terbukti bersalah melakukan korupsi, dia harus menghadapi konsekuensi dari itu," kata Menteri Perencanaan Ahsan Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (10/5/2023).
Banyak analis percaya kemenangan pemilihan Khan pada 2018 terjadi dengan bantuan militer. Tetapi di tengah krisis ekonomi yang berkembang, para pengamat mengatakan, Khan tidak disukai oleh militer yang kuat. Sejak menjadi oposisi, Khan menjadi salah satu kritikus militer yang paling vokal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
