REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD – Pengadilan Tinggi Islamabad telah memutuskan memberikan penangguhan penahanan selama dua pekan kepada mantan perdana menteri Pakistan Imran Khan, Jumat (12/5/2023). Khan ditangkap oleh pasukan keamanan karena dugaan kasus korupsi pada Selasa (9/5/2023) lalu.
Pengadilan Tinggi Islamabad menyetujui penangguhan penahanan setelah Mahkamah Agung Pakistan pada Kamis (11/5/2023) lalu menyatakan penangkapan terhadap Khan melanggar hukum. Namun, Mahkamah Agung Pakistan meminta Pengadilan Tinggi Islamabad mempertimbangkan kembali keputusan awalnya untuk mendukung penangkapan tersebut.
Mahkamah Agung Pakistan mengatakan, pihaknya akan menghormati apa pun perintah yang diterbitkan Pengadilan Tinggi Islamabad pada Jumat. Imran Khan ditangkap oleh Biro Akuntabilitas Nasional, yakni badan antikorupsi Pakistan, pada Selasa lalu. Khan ditahan ketika dia muncul di pengadilan Islamabad untuk menghadapi dakwaan dalam beberapa kasus korupsi.
Fawad Chaudhry, seorang pejabat senior partai Tehreek-e-Insaf, yakni partai yang didirikan Imran Khan, menggambarkan penangkapan Khan sebagai “penculikan”. Sebab, agen Biro Akuntabilitas Nasional menyeret Khan keluar dari pengadilan, kemudian segera menggiringnya ke kendaraan polisi.
Stasiun televisi Pakistan, Geo Tv, sempat menyiarkan momen Khan ditangkap. Rekaman video menunjukkan, Khan ditarik oleh puluhan pasukan keamanan menuju kendaraan lapis baja. Khan dibawa pergi tak lama setelahnya.
Pejabat dari Badan Akuntabilitas Nasional Pakistan mengungkapkan, pihaknya telah menerbitkan surat penangkapan terhadap Khan pekan lalu dalam kasus korupsi terpisah. Dalam kasus terkait, Khan disebut belum memperoleh jaminan yang akan melindunginya dari penangkapan berdasarkan undang-undang negara.
Penangkapan Khan segera memicu kerusuhan di Pakistan. Para pendukungnya menggelar demonstrasi. Mereka bahkan menyerang instalasi milter, membakar kendaraan dan ambulans, serta menjarah toko-toko di berbagai negara bagian di Pakistan. Hampir 3.000 orang ditangkap pasukan keamanan Pakistan.
Pemerintahan Khan jatuh akibat kalah dalam mosi tidak percaya pada April tahun lalu. Kelompok oposisi menuduh pemerintahan Khan telah melakukan salah kelola ekonomi. Akibatnya, inflasi di sana melonjak dan nilai mata uang rupee Pakistan merosot.
Mosi tidak percaya parlemen pada April 2022 lalu mengakhiri kekacauan politik selama berbulan-bulan dan krisis konstitusional yang mengharuskan Mahkamah Agung Pakistan untuk turun tangan. Sejak pemerintahannya jatuh, Khan telah menjadi kritikus vokal pemerintah. Militer Pakistan juga tak luput dari kritik-kritiknya. Khan pun menyerukan penyelenggaraan pemilu dini.
Dia kemudian mengemukakan tudingan bahwa Amerika Serikat (AS) berperan dalam penggulingannya. AS, militer Pakistan, dan pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif telah membantah tuduhan Khan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
