REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Badan antikorupsi Pakistan memanggil mantan perdana menteri Imran Khan untuk diinterogasi pada Kamis (18/5/2023) atas tuduhan korupsi. Seorang juru bicara Biro Akuntabilitas Nasional (NAB) mengatakan, Khan diharapkan hadir di markas badan tersebut di Rawalpindi, dekat Islamabad.  

Tidak diketahui apakah Khan akan memenuhi panggilan tersebut. Seorang juru bicara partai Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf, belum bisa dihubungi untuk dimintai komentar.

Khan ditangkap pada 9 Mei oleh pasukan paramiliter. Penangkapan ini memicu gelombang kekerasan yang memperdalam ketidakstabilan politik di Pakistan. Mahkamah Agung memerintahkan pembebasan Khan dengan jaminan pada Jumat (12/5/2023). Sementara pengadilan lain pada Rabu (17/5/2023) memperpanjang jaminan perlindungannya hingga 31 Mei.

Istri Khan, Bushra Khan yang umumnya dikenal sebagai Bushra Bibi juga ditahan dengan jaminan hingga 23 Mei. Pada Rabu, Khan mengatakan bahwa polisi telah mengepung rumahnya di Lahore, Provinsi Punjab. Khan diperkirakan akan segera ditangkap kembali, setelah pemerintah memperingatkan dia untuk menyerahkan pendukung yang dituduh menyerang tentara.

Menteri Penerangan Punjab Amir Mir mengatakan,  pemerintah tidak memiliki rencana untuk menangkap Khan karena dia telah diberikan jaminan oleh pengadilan.  "Kami hanya ingin dia menyerahkan para teroris yang bersembunyi di rumahnya," kata Mir.

Mir mengatakan, badan intelijen dan penegak hukum telah mengidentifikasi 40 orang pelaku yang dituduh menyerang instalasi militer. Intelijen menduga para pelaku bersembunyi di rumah Khan. Mir mengatakan, Khan memiliki waktu 24 jam untuk menyerahkan tersangka atau menghadapi operasi polisi.

Khan mengatakan, pihak berwenang dapat menggeledah rumahnya dengan surat perintah resmi dari pengadilan. Khan membantah melindungi siapa pun yang terlibat dalam kekerasan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika