REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) Volker Turk desak negara-negara yang berpengaruh di Afrika membantu mengakhiri perang di Sudan. Ia mengatakan kedua belah pihak yang bertikai telah "menginjak-injak" hukum humanitarian internasional.
"Saya mengambil kesempatan ini untuk meminta semua negara yang berpengaruh di kawasan untuk mendorong, dengan segala cara, resolusi atas krisis ini," kata Turk dalam sesi khusus Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Kamis (11/5/2023).
"Saya mengutuk keras kekerasan sembrono ini, di mana kedua belah pihak telah menginjak-injak hukum humanitarian internasional, terutama prinsip perbedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian," tambahnya.
Sementara itu Khartoum, pertempuran semakin memanas dengan baku tembak dan serangan udara. Tapi faksi militer yang bertikai dilaporkan hampir mencapai kesepakatan gencatan senjata dalam perundingan yang digelar di Arab Saudi.
Warga melaporkan pertempuran antara angkatan bersenjata Sudan dengan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) di beberapa pemukiman di Ibukota Khartoum. Serta baku tembak di utara Omdurman dan di timur Bahri, dua kota yang dipisahkan Sungai Nil dari Khartoum.
Sejak Selasa (9/5/2023) lalu Angkatan Bersenjata Sudan sudah menggempur target-target di tiga kota itu untuk menyingkirkan RSF yang menguasai sebagian besar wilayah pemukiman dan lokasi strategis sejak awal konflik yang pecah 15 April lalu.
"Terjadi serangan udara besar dan tembakan RPG sejak pukul 06:30 pagi," kata salah satu warga Kota Bahri, Ahmed.
"Kami tiarap di tanah dan orang-orang yang tinggal di dekat kami berlari ke arah Sungai Nil untuk melindungi diri di bawah tanggul," tambah Ahmed yang tinggal di pemukiman Shambat.
Sejak pekan lalu perwakilan Angkatan Bersenjata Sudan dan RSF menggelar perundingan yang disponsori Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi di Jeddah. Negosiasi itu bertujuan untuk mengamankan gencatan senjata dan membuka akses ke pekerja kemanusiaan untuk mengirimkan bantuan setelah gencatan-gencatan senjata sebelumnya gagal menghentikan pertempuran.
Salah satu sumber mengatakan setelah beberapa hari tanpa ada pergerakan, perundingan mulai menghasilkan kemajuan dan gencatan senjata diperkirakan akan segera diumumkan. Sumber kedua mengatakan kesepakatan sudah hampir berhasil. Pembicaraan berlangsung sampai malam.
Sebelumnya Under Secretary of State for Political Affairs atau Wakil Menteri Luar Negeri AS bidang Politik, Victoria Nuland mengatakan negosiator AS "optimistis dengan hati-hati" dalam mengamankan komitmen pada prinsip-prinsip humanitarian dan gencatan senjata. Tapi juga mencari sanksi yang tepat bila pihak bertikai tidak mematuhi kesepakatan ini.
Konflik antara faksi militer menciptakan krisis kemanusiaan di negara terbesar ketiga di Afrika. Memaksa lebih dari 700 ribu orang mengungsi di dalam negeri dan 150 ribu lainnya ke negara-negara tetangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika