REPUBLIKA.CO.ID, JERUSALEM -- Para anggota parlemen Israel pada Ahad (25/6/2023) mulai memperdebatkan sebuah Rancangan Undang Undang (RUU) yang akan membatasi kekuasaan Mahkamah Agung. Pembahasan itu memulai kembali perombakan peradilan yang ditentang keras yang dipicu oleh koalisi religius-nasionalis Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Demonstrasi-demonstrasi anti-pemerintah telah mendorong Netanyahu untuk menangguhkan upaya perombakan peradilan pada bulan Maret untuk memungkinkan perundingan kompromi dengan partai-partai oposisi. Ia menyatakan bahwa pembicaraan tersebut tidak membuahkan hasil minggu lalu dan memerintahkan agar beberapa legislasi dihidupkan kembali.
Perubahan yang diusulkan, yang mencakup pembatasan kemampuan pengadilan untuk memerintah melawan pemerintah, telah memicu protes jalanan yang sering terjadi sebelum penangguhan bulan Maret. Para aktivis anti perombakan memblokir jalan raya utama Tel Aviv.
Para anggota parlemen koalisi telah mengindikasikan bahwa RUU baru ini akan menjadi versi yang jauh lebih lunak dari proposal sebelumnya. Perubahan ini berusaha untuk hampir secara total mengembalikan kekuasaan Mahkamah Agung untuk memutuskan melawan eksekutif.
Namun, pihak oposisi mengatakan bahwa RUU yang baru ini masih akan membuka peluang korupsi. "Anda memperbarui undang-undang yang dimaksudkan untuk menghancurkan independensi sistem peradilan dan sangat merusak checks and balances demokrasi Israel," ujar anggota parlemen dari Partai Buruh, Gilad Kariv, saat debat dimulai.
Pemimpin oposisi Yair Lapid di Twitter mendesak Netanyahu untuk menghentikan legislasi tersebut dan menghidupkan kembali perundingan "hingga kita mencapai kesepakatan yang akan melindungi demokrasi dan mencegah bencana nasional."
Perombakan peradilan yang diusulkan juga telah memicu kekhawatiran Barat atas kesehatan demokrasi Israel dan membuat para investor takut. Para kritikus melihatnya sebagai upaya untuk mengekang independensi pengadilan oleh Netanyahu, yang sedang diadili atas tuduhan korupsi yang dibantahnya.
Koalisi ini mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk menyeimbangkan kekuasaan pemerintah, legislatif dan yudikatif dengan mengekang Mahkamah Agung yang mereka anggap terlalu intervensionis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika