REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Ribuan warga Australia turun ke jalan untuk mendukung kampanye mengakui masyarakat pribumi dalam konstitusi. Pawai ini digelar sebelum referendum pada Oktober dan Desember mendatang dan setelah dukungan terhadap perubahan menurun.
Referendum akan mengubah konstitusi dan membentuk badan penasihat Suara Pribumi untuk Parlemen yang akan memberi masyarakat Aborigin dan masyarakat Asli Selat Torres suara untuk kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung pada mereka.
Pemerintah Perdana Menteri Anthony Albanese mendukung perubahan tersebut. Sementara itu, oposisi Liberal-Nasional dari sayap konservatif menolaknya.
Dewan Layanan Sosial Australia mencicit foto yang memperlihat orang-orang yang mengikuti pawai di Sydney mengenakan kaus bertuliskan "Pilih Ya" dan topi dengan tulisan "The Uluru Statment", yang merujuk pada dokumen kunci yang menyerukan Suara Pribumi.
Penyelenggara 25 pawai di seluruh negeri, Yes23 mengatakan peserta pawai di Sydney sekitar 3.000 orang. Diperkirakan total yang akan berpartisipasi sekitar 25 ribu orang.
"Kegiatan komunitas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk bersatu dan mendapatkan informasi berharga mengenai pentingnya keberhasilan referendum pada tahun ini," kata direktur kampanye Yes23 Dean Parkin dalam pernyataanya, Ahad (2/7/2023).
Pawai digelar setelah jajak pendapat bulan menunjukkan dukungan terhadap referendum menurun. Pilihan "tidak" untuk pertama kalinya lebih unggul menjadi 51 persen. Pihak yang menolak referendum mengatakan rencana perubahan ini kurang detail dan akan memecah belah Australia.
"Kami tidak terlalu fokus pada jajak pendapat, apa yang kami fokuskan pada upaya ini adalah keluar dan berbicara pada masyarakat," kata direktur Yes23 Rachel Perkins pada stasiun televisi ABC.
Pribumi Australia hanya mencakup 3,8 persen dari total populasi. Mereka mengalami diskriminasi, layanan kesehatan dan pendidikan yang buruk, penghasilan rendah dan tingkat penahanan yang tinggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
