REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA -- Dua anggota senior partai oposisi terbesar Singapura mengundurkan diri pada Rabu (19/7/2023). Mereka mengundurkan diri setelah mengaku berselingkuh.
Partai Buruh (WP) mengatakan, anggota parlemen Leon Perera dan presiden sayap pemuda Nicole Seah telah menyerahkan surat pengunduran diri. Perera dan Seah mengundurkan diri setelah sebuah video beredar di media sosial menunjukkan keduanya sedang berpegangan tangan.
"Konstitusi Partai Buruh mewajibkan kandidat untuk jujur dan terus terang dalam berurusan dengan partai dan rakyat Singapura," kata Sekretaris Jenderal WP Pritam Singh.
Singh menambahkan, Perera tidak jujur saat pertama kali ditanya tentang hubungannya dengan Seah pada akhir 2020 hingga awal 2021. Seah juga membantah hubungan tersebut ketika ditanya oleh para pemimpin partai saat itu.
"Perilaku keduanya tidak dapat diterima," ujar Singh.
Dalam surat pengunduran diri yang dibagikan oleh partai kepada wartawan, Perera dan Seah, yang merupakan bagian dari badan pembuat keputusan tertinggi partai, meminta maaf kepada keluarga, konstituen, dan partai. Dengan keluarnya Perera, jumlah anggota WP di parlemen turun menjadi delapan dari total 10 anggota yang terpilih pada 2020. Total anggota parlemen sebanyak 93 orang.
Ini adalah skandal ketiga yang mengguncang politik Singapura dalam seminggu terakhir. Pekan lalu, menteri perhubungan Singapura ditangkap sehubungan dengan penyelidikan korupsi. Kemudian pada Senin (17/7/2023) dua ketua parlemen dan seorang anggota parlemen dari Partai Aksi Rakyat (PAP) yang berkuasa, mengundurkan diri karena skandal perselingkuhan. Pada masa lalu, WP dan PAP telah memecat anggotanya karena menjalin hubungan di luar nikah.
Ilmuwan politik National University of Singapore, Chong Ja Ian mengatakan, sebagai partai yang berkuasa, PAP memiliki lebih banyak kerugian akibat skandal yang melanda anggotanya. Pemilih akan menilai tindakan anggota PAP dalam pemilu pada 2025 mendatang.
"Yang tidak diketahui adalah berapa banyak pemilih menemukan tindakan (PAP) telah mengatasi masalah otoritas, pengekangan, posisi, hak istimewa, pengawasan, dan transparansi untuk kepuasan mereka," ujar Chong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
