Jumat 11 Aug 2023 05:35 WIB

Jerman Serukan Solusi Diplomatik untuk Atasi Krisis Niger

Jerman akan mengirim utusan khusus ke Niger

Jerman mendukung upaya diplomatik yang dilakukan para pemimpin Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS)
Foto: EPA-EFE/ISSIFOU DJIBO
Jerman mendukung upaya diplomatik yang dilakukan para pemimpin Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS)

REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN - Jerman mendukung upaya diplomatik yang dilakukan para pemimpin Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) untuk menemukan penyelesaian damai atas krisis Niger.

“Kami menyambut baik fakta bahwa ECOWAS terus menggunakan semua opsi diplomatik dan berusaha menemukan solusi dengan cara ini,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Jerman Sebastian Fischer dalam konferensi pers di Berlin pada Rabu (9/8/2023).

Baca Juga

Dia mengatakan Berlin akan mengirim utusan khusus, yaitu Direktur untuk Kawasan Sub-Sahara Afrika dan Sahel Kemlu Jerman Christoph Retzlaff, untuk menghadiri pertemuan ECOWAS di Abuja, Nigeria.

“Christoph Retzlaff akan melakukan perjalanan ke Abuja sebagai utusan khusus Menteri Luar Negeri kami. Dia akan menghadiri KTT ECOWAS besok sebagai pengamat, dan juga akan mengadakan pembicaraan,” kata Fischer.

Fischer mendesak tatanan konstitusional di Niger dikembalikan dan mengindikasikan bahwa Jerman tidak akan mengakui penunjukan Ali Mahamane Lamine Zeine sebagai perdana menteri transisi.

“Niger memiliki konstitusi dan aturan yang jelas tentang bagaimana seorang perdana menteri diangkat berdasarkan prosedur demokrasi,” ujar dia.

"Pemerintah yang ditunjuk oleh militer tentu bukan salah satunya. Tuntutan kami adalah (Niger) tetap kembali ke tatanan konstitusional,” kata Fischer, melanjutkan.

Para pemimpin blok regional ECOWAS akan bertemu pada Kamis untuk membahas langkah selanjutnya setelah para pemimpin kudeta Niger, yang mengambil alih kekuasaan pada 26 Juli, melanggar tenggat pengembalian kekuasaan ke Presiden Mohamed Bazoum yang digulingkan.

ECOWAS mengutuk kudeta tersebut, memberlakukan sanksi ekonomi dan perjalanan, serta menyetujui kemungkinan rencana aksi militer jika pemimpin yang ditahan itu tidak segera dibebaskan.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement