REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken pada Selasa (15/8/2023) mengatakan, pertukaran tahanan AS tidak berdampak kepada kebijakan Washington lainnya terhadap Iran. Blinken juga mengatakan, AS menyambut setiap langkah Iran untuk mengurangi ancaman nuklir.
"Perjanjian yang kami kejar untuk membawa pulang mereka yang ditahan secara tidak sah di Iran adalah masalah yang sepenuhnya terpisah yang ingin kami bawa ke kesimpulan yang berhasil, dan itulah yang menjadi fokus saya," ujar Blinken.
Pada Kamis (10/8/2023), sumber mengatakan, Iran akan membebaskan lima warga AS yang ditahan sebagai bagian dari kesepakatan untuk mencairkan dana Iran sebesar 6 miliar dolar AS yang dibekukan di Korea Selatan. Iran mengizinkan empat warga AS yang ditahan untuk pindah dari penjara ke tahanan rumah.
Kesepakatan pertukaran tahanan yang diumumkan minggu lalu tidak mencakup Shahab Dalili (60 tahun), seorang penduduk tetap AS yang telah ditahan di Iran sejak 2016. Keluarga Dalili telah berulang kali memohon kepada pemerintahan Presiden Joe Biden untuk memasukkannya ke dalam kesepakatan pertukaran tahanan.
Dalili telah memulai aksi mogok makan di penjara Evin, Iran. Departemen Luar Negeri membuat keputusan hukum atas penahanan yang salah, yang secara efektif berarti pemerintah AS menganggap tuduhan itu bermotivasi politik dan palsu.
Blinken menekankan, perjanjian pertukaran tahanan tersebut mencakup warga negara AS yang ditetapkan sebagai tahanan yang salah. Dia mengatakan, Washington akan terus memeriksa kasus-kasus lainnya.
"Untuk alasan privasi, saya tidak dapat berbicara tentang kasus individu. Saya hanya dapat mengatakan bahwa sebagai masalah kebijakan, kami terus meninjau apakah individu tertentu, apakah warga negara Amerika atau ada penduduk tetap yang dipenjara di negara lain ditahan secara tidak sah," kata Blinken.
The Wall Street Journal pada Jumat (11/8/2023) melaporkan, Iran telah secara signifikan memperlambat langkah untuk mengakumulasi uranium yang diperkaya. Langkah ini dapat membantu meredakan ketegangan dengan AS dan menghidupkan kembali pembicaraan yang lebih luas mengenai program nuklir Iran.
"Tentu saja, kami akan menyambut setiap langkah yang diambil Iran untuk benar-benar mengurangi ancaman nuklir yang berkembang yang telah ditimbulkannya sejak Amerika Serikat keluar dari kesepakatan nuklir Iran," kata Blinken.
Iran dan enam negara besar membentuk Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) 2015. Kesepakatan ini untuk membatasi persediaan uranium Teheran hingga 300 kilogram (661 pon) dan pengayaan hingga 3,67 persen. Tingkat pengayaan ini hanya cukup digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir. Pada 2018, Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dari JCPOA dan menjatuhkan sanksi kepada Iran.
Iran telah memproduksi uranium yang diperkaya dengan kemurnian 60 persen. Laporan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menempatkan persediaan uranium Iran pada 12 Februari sekitar 3.760 kilogram (8.289 pon). Jumlah ini meningkat 87,1 kilogram (192 pon) sejak laporan triwulanan terakhirnya pada November. Dari jumlah tersebut, 87,5 kilogram (192 pon) diperkaya hingga kemurnian 60 persen.
Pemurnian uranium 84 persen hampir mencapai tingkat yang dibutuhkan untuk senjata bom atom, yaitu sebesar 90 persen. Sementara direktur jenderal IAEA telah memperingatkan Iran sekarang memiliki kebutuhan uranium yang cukup untuk memproduksi "beberapa" bom. Komunitas intelijen AS mempertahankan penilaiannya bahwa Iran tidak akan membuat bom atom
Ikuti Whatsapp Channel Republika