Cina melarang impor makanan laut dari 10 prefektur di Jepang, termasuk Fukushima dan ibu kota Tokyo. Impor makanan laut dari prefektur lain diperbolehkan, tetapi harus lulus uji radioaktivitas dan memiliki bukti bahwa makanan laut tersebut diproduksi di luar 10 prefektur yang dilarang.
Hong Kong, merupakan pasar terbesar kedua untuk ekspor makanan laut Jepang setelah Cina, pada hari Selasa (22/8/2023), menyebut pembuangan tersebut tindakan "tidak bertanggung jawab". Cina menegaskan bahwa mereka akan mengaktifkan kontrol impor untuk melindungi keamanan pangan dan kesehatan masyarakat.
Pelepasan tersebut menimbulkan "risiko yang tidak mungkin untuk keamanan pangan dan polusi yang tidak dapat diperbaiki serta perusakan lingkungan laut," tulis Kepala Eksekutif Hong Kong, John Lee, di Facebook.
Orang-orang di Korea Selatan juga prihatin, dengan menyuarakan protes dan penolakannya. Di mana ratusan orang berkumpul di Seoul awal bulan ini untuk menunjukkan penolakan mereka terhadap rencana tersebut.
Hal ini juga menjadi perhatian orang-orang di industri perikanan Jepang, di mana bisnisnya mulai pulih lebih dari satu dekade setelah bencana nuklir.
"Tidak ada satu pun dari pelepasan air yang bermanfaat bagi kami," kata nelayan generasi ketiga, Haruo Ono, 71 tahun, yang saudara laki-lakinya terbunuh pada tahun 2011, kepada AFP di Shinchimachi, 60 kilometer (40 mil) di sebelah utara PLTN.
James Brady dari konsultan risiko Teneo mengatakan bahwa meskipun kekhawatiran keamanan China mungkin tulus, ada aroma geopolitik dan persaingan ekonomi dalam tanggapannya.
"Sifat multifaset dari masalah pelepasan air limbah Fukushima membuatnya cukup berguna bagi Beijing untuk berpotensi dieksploitasi," kata Brady.
Beijing dapat "meningkatkan tekanan ekonomi pada poros perdagangan, memperburuk perpecahan politik dalam negeri internal pada masalah ini di Jepang ... dan bahkan berpotensi memberikan tekanan untuk meningkatkan hubungan diplomatik antara Seoul dan Tokyo".
Ikuti Whatsapp Channel Republika
