REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rusia melibatkan sejumlah orang asing sebagai pengamat internasional dalam pemilihan umum (pemilu) yang digelar di wilayah pendudukan di Ukraina. Para pengamat asing itu datang ke wilayah Donetsk Oblast, Kherson, Luhansk, dan Zaporizhzhia.
Lembaga think tank, Pusat Integritas Demokratis merilis 34 warga negara asing yang bertindak sebagai pengamat internasional dalam pemilu di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. Pengamat asing yang terlibat itu berasal dari berbagai negara antara lain Spanyol, Prancis, Amerika Serikat, Italia, dan Jerman, termasuk seorang warga negara Indonesia (WNI).
Dalam daftar tersebut, WNI yang terlibat sebagai pengamat asing diidentifikasi sebagai Fauzan Al-Rasyid. Dia diketahui mengunjungi Donetsk Oblast. Daftar itu tidak menyebutkan kapan Fauzan mengunjungi wilayah tersebut.
Jumlah pasti pengamat internasional yang terlibat dalam propaganda Moskow antara 8-10 September 2023 tidak diketahui. Tetapi penelitian dan analisis Pusat Integritas Demokratis menunjukkan bahwa Kremlin telah mengirimkan empat kelompok yang terdiri dari hingga 10 pengamat internasional di wilayah Donetsk, Oblast Kherson, Luhansk, dan Zaporizhzhia.
"Dengan memasuki wilayah Ukraina secara ilegal, semua pengamat internasional telah melanggar wilayah Ukraina undang-undang, dan kami menyerukan kepada otoritas nasional yang relevan untuk memberi tahu warganya mengenai konsekuensinya yang mungkin mereka hadapi karena partisipasi mereka dalam upaya propaganda Rusia," ujar pernyataan Pusat Integritas Demokratis.
Pusat Integritas Demokratis menyerukan kepada Uni Eropa untuk mempertimbangkan penerapan sanksi dan pembatasan visa terhadap warga negara non-Uni Eropa yang terlibat dalam kegiatan ilegal di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. Keterlibatan pengamat asing ini mengikuti praktik lama Kremlin yang dianggap bias secara politik.
Keterlibatan pengamat pemilu internasional adalah suatu bentuk aktivitas politik yang dilakukan oleh aktor internasional dan bertujuan untuk memajukan kepentingan politisi dan kekuatan politik. Praktik ini telah dilakukan selama sekitar dua dekade.
"Rusia mempekerjakan pengamat internasional untuk mencoba menutupi kecurangan dalam pemilu, dan melegitimasi pemungutan suara yang tidak sah, atau memajukan kepentingan kebijakan luar negerinya secara internasional," ujar pernyataan Pusat Integritas Demokratis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika