REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK --- Perdana Menteri baru Thailand Srettha Thavisin mengatakan pada hari Senin (18/9/2023) bahwa pemerintahnya akan meluncurkan lebih banyak kebijakan populis pada akhir tahun ini untuk menurunkan biaya hidup rakyat Thailand. Diantara kebijakannya termasuk secara bertahap menurunkan harga listrik dan menaikkan upah harian minimum.
Kebijakan baru itu, diambil untuk mengatasi lemahnya permintaan ekspor Thailand dan rendahnya kepercayaan investor saat ini. Srettha dan pemerintahannya yang terdiri dari 11 partai telah berjanji untuk menghidupkan kembali negara dengan perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara ini dengan serangkaian kebijakan populis.
Selain itu kebijakannya juga, termasuk penangguhan hutang bagi para petani, menaikkan upah minimum, dan memberikan bantuan bagi semua orang dewasa di Thailand melalui dompet digital.
"Kami telah menurunkan harga listrik dan ingin menurunkan lebih banyak lagi, namun ini akan memakan waktu beberapa minggu," ujar sang perdana menteri, seraya menambahkan bahwa situasi ekonomi negara ini "tidak begitu baik".
Perekonomian Thailand diperkirakan hanya akan tumbuh 2,8 persen tahun ini, namun Srettha memiliki target pertumbuhan tahunan sebesar 5 persen. "Selain menurunkan biaya hidup, kami juga akan menaikkan upah," katanya, seraya menambahkan bahwa pengumumannya akan diumumkan pada bulan November.
Pada sebuah forum yang diselenggarakan oleh outlet media Thailand, Thairath, Srettha, yang mulai menjabat bulan Agustus lalu, berbicara mengenai berbagai topik. Termasuk ia membicarakan dampak fenomena cuaca El Niño pada panen kedua negara penghasil beras terbesar di ASEAN ini, dan perlunya menjajaki tanaman-tanaman pangan alternatif.
Ia mengatakan bahwa pemerintahannya ingin membuka pasar-pasar pertanian baru di Afrika dan Timur Tengah dengan fokus pada produk-produk halal. Ia juga ingin memperluas perjanjian-perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara mitra, namun tidak memberikan rinciannya.
Srettha, seorang maestro real estate dan pendatang baru di dunia politik, mendapat kecaman di parlemen karena kebijakan-kebijakannya yang dianggap tidak memiliki arah yang jelas oleh pihak oposisi. Namun, PM Thailand baru ini mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut akan bertanggung jawab secara fiskal.
Srettha mengatakan bahwa ia akan menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York minggu ini, dan menambahkan bahwa pemerintahannya tetap mempertahankan sikap netral Thailand di panggung politik dunia.
"Kami memiliki hubungan yang baik dengan Cina dan Amerika Serikat. Kami harus bersikap netral. Tidak condong ke satu sisi atau sisi lainnya," katanya.
Dia juga berencana untuk bertemu dengan para eksekutif bisnis terkemuka selama kunjungannya ke AS untuk menarik lebih banyak investasi ke Thailand.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
