Banyak warga Israel menuduh pemerintahan Netanyahu tidak kompeten dan kacau dalam menanggapi krisis ini. Termasuk lambatnya reaksi tentara terhadap serbuan dari para pejuang Hamas, yang membuat warga sipil harus mempertahankan diri mereka sendiri selama berjam-jam.
Selain itu, mereka merasa Israel di bawah Netanyahu, kekurangan peralatan militer selama pemanggilan tentara cadangan. Sedangkan respon sipil yang lamban dalam mendukung pemerintah mengakibatkan warga perlu mengungsi menghindari pertempuran.
Kurangnya tindakan telah mendorong kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh apa yang mereka lihat sebagai respon negara yang tidak efektif.
Partai Likud yang berkuasa mengecam Lapid atas pernyataannya, menuduhnya berusaha mendirikan pemerintahan yang akan mengupayakan negara Palestina. Sangat disayangkan dan memalukan bahwa Lapid bermain politik selama perang ketika dia menyarankan untuk menggulingkan perdana menteri yang memimpin kampanye peperangan.
"Kemudian Lapid berusaha mengganti Netanyahu dengan pemerintahan yang akan mendirikan negara Palestina dan mengizinkan Otoritas Palestina untuk mengendalikan Gaza," kata partai itu dalam sebuah pernyataan.
Netanyahu belum menjelaskan badan mana yang akan memerintah daerah kantong tersebut setelah perang. Tetapi Israel telah menghapus "otoritas sipil pendidikan yang mendidik anak-anaknya untuk membenci Israel, membunuh orang Israel, dan melenyapkan Negara Israel," sebuah referensi yang jelas untuk PA, yang memerintah beberapa bagian Tepi Barat.
Menanggapi pernyataan Likud, Yesh Atid mengatakan bahwa mereka telah melewatkan poin yang dibuat oleh Lapid, yang tidak pernah menyerukan agar partai tersebut diganti dalam peran utamanya di pemerintahan.
"Lapid menyarankan sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh Likud, dengan perdana menteri dari Likud yang bukan Netanyahu. Begitulah cara kita memulai penyembuhan nasional," bunyi pernyataan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
