REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Senat AS yang dipimpin Demokrat pada Selasa (13/2/2024), meloloskan paket bantuan 95,34 miliar dolar untuk Israel, Ukraina, dan Taiwan. RUU bantuan tersebut lolos dengan 70-29 suara, melebihi ambang batas 60 suara kamar untuk pengesahan dan mengirim rancangan undang-undang ke DPR.
"Tentu saja sudah bertahun-tahun, mungkin beberapa dekade, sejak Senat telah meloloskan RUU yang sangat berdampak tidak hanya keamanan nasional kita, bukan hanya keamanan sekutu kita, tetapi keamanan demokrasi barat," kata Pemimpin Mayoritas Senat, Chuck Schumer, dilansir dari Alarabiya, Rabu (14/2/2024).
Pemungutan suara Senat terjadi sebelum matahari terbit, setelah delapan penentang garis keras Partai Republik terhadap bantuan Ukraina mengadakan maraton pidato yang mendominasi lantai kamar selama lebih dari enam jam.
Presiden AS, Joe Biden telah mendesak Kongres untuk mempercepat bantuan baru ke Ukraina, Taiwan, termasuk mitranya Israel, setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Dia juga meminta dana untuk sekutu AS, bersama dengan bantuan kemanusiaan untuk Palestina di Gaza. Pejabat Ukraina juga telah memperingatkan kekurangan senjata pada saat Rusia menekan serangan baru.
Kedua majelis Kongres harus menyetujui rancangan undang-undang sebelum Biden dapat menandatanganinya menjadi undang-undang. Schumer mengatakan, dia yakin tindakan itu akan menerima dukungan bipartisan yang sama kuatnya jika datang ke pemungutan suara di DPR.
Tetapi RUU itu tampaknya menghadapi peluang panjang untuk sampai ke DPR, di mana Ketua Partai Republik, Mike Johnson menyalahkannya karena tidak memiliki ketentuan konservatif untuk membendung rekor arus migran melintasi perbatasan AS-Meksiko. "Dengan tidak adanya menerima perubahan kebijakan perbatasan tunggal dari Senat, DPR harus terus mengerjakan kehendaknya sendiri pada hal-hal penting ini," kata Johnson dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Senin (12/2/2024), malam.
"Amerika layak mendapatkan yang lebih baik daripada status quo Senat," kata Johnson, yang di masa lalu pernah menyatakan bahwa DPR dapat membagi undang-undang tersebut menjadi UU terpisah.
Senator John Thune, Anggota DPR nomer 2 dari Partai Republik mengatakan, belum jelas apa yang akan dilakukan Johnson. “DPR, saya berasumsi, akan melanjutkan sesuatu. Jelas sekali, mereka akan membahas Israel," kata Thune. Partai Republik garis keras memperkirakan, undang-undang Senat akan mati begitu sampai di DPR.
“RUU yang ada di depan kita hari ini, tidak akan pernah disahkan di DPR, tidak akan pernah menjadi undang-undang,” kata Senator Partai Republik Rick Scott dari Florida dalam pidatonya di pagi hari.
Undang-undang tersebut mencakup 61 miliar dolar untuk Ukraina, 14 miliar dolar untuk Israel melawan Hamas, dan 4,83 miliar dolar untuk mendukung mitra di Indo-Pasifik, termasuk Taiwan, dan mencegah agresi Cina.
Mereka juga akan memberikan bantuan kemanusiaan senilai 9,15 miliar dolar kepada warga sipil di Gaza dan Tepi Barat, Ukraina, dan zona konflik lainnya di seluruh dunia. Partai Republik telah menuntut selama berbulan-bulan agar RUU bantuan luar negeri mencakup pembatasan perbatasan.
Namun kesepakatan perbatasan bipartisan, yang dinegosiasikan selama berbulan-bulan, bertabrakan dengan sebagian besar anggota Senat Partai Republik setelah ditolak oleh Donald Trump, kandidat utama Partai Putih untuk menjabat di partai tersebut.
Schumer menghapus istilah keamanan perbatasan dari RUU tersebut pekan lalu. Trump, yang berharap dapat menggunakan isu perbatasan untuk menggulingkan Biden pada pemilu November, kemudian mengalihkan kritiknya terhadap RUU bantuan luar negeri, dengan mengatakan di media sosial bahwa bantuan kepada sekutu AS sebaiknya berbentuk pinjaman.
Bantuan untuk Ukraina menghadapi hambatan yang kuat di DPR, di mana kepentingan Trump memiliki pengaruh yang lebih besar dengan Partai Republik yang mengendalikan ruangan dengan mayoritas tipis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
