Presiden Prancis Emmanuel Macron ingin menerapkan undang-undang imigrasi "garis keras" yang diloloskan parlemen bulan Desember tahun lalu.
Namun pada akhir Januari lalu Mahkamah Konstitusi Prancis yang memeriksa undang-undang baru untuk memastikan undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi Prancis, membatalkan sebagian besar RUU tersebut. Termasuk proposal untuk membatasi akses migran ke tunjangan kesejahteraan, sehingga mendorong Macron untuk mengumumkan versi yang lebih longgar dari rancangan undang-undang tersebut.
Namun banyak pengamat yang menilai undang-undang imigrasi yang baru tetap mencerminkan semakin kerasnya peraturan imigrasi Prancis.
Jauh sebelum penelitian di The Lancet dipublikasikan kelompok sayap kanan sudah khawatir dengan gagasan turunnya angka kelahiran. Terutama setelah teori konspirasi "the Great Replacement" atau Penggantian Besar dipopulerkan filsuf Prancis, Renaud Camus dalam bukunya yang terbit tahun 2011.
Teori itu mempromosikan gagasan salah dan rasialis mengenai turunnya angka kelahiran di masyarakat Barat. Camus mengatakan turunnya angka kelahiran ini bagian dari "rencana" untuk "mengganti" masyarakat kulit putih dengan kelompok ras lain.
Perdana menteri Hungaria Viktor Orban juga dituduh memanfaatkan teori "Penggantian Besar" dalam upayanya mengadvokasi peningkatan angka kelahiran di Eropa, termasuk di negaranya sendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
