REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Kementerian Dalam Negeri Pakistan mengatakan telah memblokir akses media sosial X saat pemilihan umum bulan Februari lalu atas alasan keamanan. Pernyataan ini mengkonfirmasi dugaan sebelumnya.
Pada pertengahan Februari lalu pengguna X di Pakistan mengatakan mereka kesulitan mengakses media sosial itu. Tapi, Pemerintah Pakistan belum memastikan langkah itu sampai saat ini.
Kementerian Dalam Negeri Pakistan menyinggung penghentian akses sementara dalam dokumen tertulis ke Pengadilan Tinggi Islamabad. Penggagas petisi Abdul Moiz Jafri mengatakan pengadilan yang lain memberitahu pemerintah untuk mempertimbangkan larangan selama satu pekan.
"Sangat penting untuk disinggung kegagalan X/Twitter untuk mematuhi arahan sah Pemerintah Pakistan dan mengatasi kekhawatiran mengenai penyalahgunaan platformnya hingga diperlukan larangan," kata kementerian dalam dokumen yang dikirim ke pengadilan, Rabu (17/4/2024).
Kementerian mengatakan X enggan menyelesaikan masalah ini. X belum menanggapi permintaan untuk komentar. "Keputusan untuk memberlakukan larangan pada X/Twitter di Pakistan diambil untuk kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum dan menjaga integritas negara kami," kata kementerian.
Akses ke X masih terbatas sejak 8 Februari ketika pemilihan umum digelar. Partai mantan perdana menteri Imran Khan mengatakan pemilihan umum itu dicurangi. Di antara partai-partai politik lain partai Khan yang paling produktif menggunakan media sosial.
Terutama sejak media tradisional mulai mensensor berita mengenai atlet kriket itu dan partainya menjelang pemilihan umum. Khan memiliki 20 juta pengikut di X, akun terbanyak yang diikuti pengguna Pakistan.
Khan mengatakan, militer Pakistan dalang yang membuatnya digulingkan kursi perdana menteri pada 2022 lalu. Kemudian membantu lawannya untuk membentuk pemerintahan saat ini meski kandidat yang didukung partainya memenangkan paling banyak kursi di pemilihan bulan Februari lalu. Militer membantah tuduhan tersebut.
Ia masih berada di dalam penjara atas sejumlah dakwaan yang sebagian besar dijatuhkan beberapa hari sebelum pemilihan umum. Banyak pejabat pemerintah termasuk Perdana Menteri Shehbaz Sharif yang masih menggunakan X, dan sebagian besar menggunakan perangkat lunak VPN untuk menerobos pembatasan akses.
Kementerian Dalam Negeri Pakistan mengatakan keputusan untuk memblokir sementara X diambil berdasarkan laporan rahasia dari intelijen dan badan-badan keamanan Pakistan. "Elemen-elemen musuh yang beroperasi di X/Twitter memiliki niat jahat untuk menciptakan lingkungan kacau dan tidak stabil, dengan tujuan utamanya merusak stabilitas negara dan menjerumuskannya ke dalam suatu bentuk anarki," kata kementerian.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan pengguna layanan iklan X khawatir dengan langkah ini. Aktivis digital Usama Khilji mengatakan pemblokiran X tampaknya dirancang untuk menghambat akuntabilitas demokrasi.
Terutama di tengah tuduhan dan bukti kecurangan pemilu. Menurut Khilji kemampuan X menyebarkan informasi dengan cepat membuat warga dapat meminta pertanggung jawaban demokrasi.
"Menjadi hampir tidak mungkin menyakinkan pengiklan Pakistan untuk berinvestasi di Twitter untuk komunikasi jenama, karena platform tersebut dibatasi oleh otoritas pemerintah," kata konsultan pemasaran Saif Ali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika