Australia menghadapi tinjauan rutin oleh komite tersebut, dengan beberapa perwakilan Pemerintah Federal Australia dijadwalkan hadir pada pertengahan minggu ini di Jenewa, Swiss.

Kelompok organisasi non-pemerintah (NGO) -yang dipimpin oleh Pusat Hukum HAM Australia -akan berpendapat kebijakan Australia untuk terus melanjutkan penahanan terhadap 2.000 pencari suaka di pusat penahanan lepas pantai tanpa batas waktu bersama dengan tren penurunan tingkat kesehatan, pendidikan serta lapangan kerja bagi warga Aborigin dan Selat Torres, berarti reputasi terpuji Australia akan tercoreng.

Direktur Eksekutif dari Pusat Hukum HAM Hugh de Kretser mengatakan lembaganya mengkoordinasikan 56 NGO yang merupakan bagian dari koalisi itu, termasuk Kongres Nasional Warga Australia Pertama dan Dewan Pengungsi Australia. De Kretser mengatakan bahwa, mayoritas pencari suaka di pusat penahanan telah dinyatakan sebagai pengungsi.

"Australia berutang kewajiban terhadap orang-orang itu.Kami telah berjanji menyediakan keselamatan bagi orang-orang yang lari dari penyiksaan sebagai bagian dari konvensi PBB, tapi ternyata kami masih menahan mereka di kamp-kamp terpencil di kepulauan Pasifik. Ditambah lagi, kebijakan pemulangan kapal masih berlangsung secara rahasia di lautan," katanya.

Salah satu pimpinan Kongres Nasional Warga Pertama Australia, Jackie Huggins mengatakan pemotongan anggaran negara bagian dan federal telah menyebabkan sejumlah target di bawah kebijakan 'Closing the Gap' (mempersempit kesenjangan) milik Pemerintah Australia tak terpenuhi.

Dr Huggins mengatakan, tingginya tingkat penahanan warga Aborijin dan Selat Torres, khususnya perempuan, adalah kekhawatiran utama. "Kami mengalami tingkat penahanan warga asli (pribumi) tertinggi di dunia. Perempuan Aborigin adalah populasi penjara yang paling cepat tumbuh," ujarnya.

Australia akan duduki kursi di dewan HAM

Laporan NGO di Jenewa tersebut muncul menjelang pemilihan Australia sebagai salah satu anggota Komite HAM PBB untuk pertama kalinya di New York, pada Selasa (17/10). Apa yang tadinya sempat menjadi persaingan antara Australia, Prancis dan Spanyol untuk dua kursi yang kosong, kini tampaknya posisi itu semakin aman bagi Australia menyusul pengunduran diri Prancis, awal tahun ini.

De Kretser mengatakan, terpilihnya Australia untuk duduk dalam dewan tersebut adalah kesempatan bagi negara ini untuk memperbaiki reputasinya sebagai penegak HAM dan memberi contoh kepada negara-negara lain. "Untuk mendapatkan kredibilitas itu secara internasional, kami harus memperbaiki masalah kami sendiri," sebutnya.

"Terkadang, Australia telah mengkompromikan prinsip-prinsipnya terhadap pengungsi dan sejumlah kebijakan lain dikarenakan kebutuhan politik domestik."

"Australia sudah terlalu lama berdiam diri menanggapi pelanggaran HAM di Nauru, Papua Nugini, Myanmar, Kamboja dan Sri Lanka."

Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.