REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian mengaku tidak setuju dengan ancaman sanksi terberat yang hendak dijatuhkan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran. Menurutnya hal itu akan semakin membahayakan kawasan.
"Kami tidak setuju dengan metode ini karena kumpulan sanksi yang akan dibuat terhadap Iran tidak akan memungkinkan dialog dan sebaliknya akan memperkuat kaum konservatif serta melemahkan Presiden (Hassan) Rouhani," kata Le Drian kepada radio France Inter pada Rabu (23/5).
(Baca: Tehran Sebut AS Takut Konfrontasi Militer dengan Iran)
Selain itu, ia menilai sanksi AS akan memicu kekeruhan baru di kawasan. "Postur ini berisiko membahayakan kawasan lebih banyak," ujarnya.
Oleh sebab itu, hingga saat ini Prancis masih dan terus menerapkan kesepakatan nuklir Iran. Walaupun Le Drian mengatakan negaranya sependapat dengan AS tentang perlunya pengekangan program rudal balistik Teheran.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah mengajukan 12 tuntutan untuk memperbarui kesepakatan nuklir Iran pada Senin (21/5). Tuntutan tersebut antara lain meminta Iran menyerahkan laporan lengkap tentang program nuklirnya kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA), memberikan IAEA akses tanpa syarat ke seluruh situs nuklir Iran, mengakhiri proliferasi rudal balistik, menghentikan dukungan terhadap kelompok teroris di Timur Tengah, termasuk Hizbullah, Hamas, dan Jihad Islam, serta menarik pasukannya dari seluruh Suriah.
Pompeo pun melayangkan ancaman akan menjatuhkan sanksi terberat dalam sejarah bila Iran mengabaikan tuntutan-tuntutan tersebut. "Sengatan sanksi hanya akan tumbuh lebih menyakitkan jika rezim (Iran) tak mengubah arah dari jalan yang tidak dapat diterima dan tidak produktif yang telah dipilihnya untuk dirinya sendiri dan rakyat Iran. Ini akan menjadi sanksi terkuat dalam sejarah pada saat kita selesai," katanya.
Kendati demikian, bila Iran melakukan perubahan besar, Pompeo mengatakan AS siap untuk meringankan sanksi dan membangun kembali hubungan diplomatik dengannya. AS pun akan mendukung reintegrasi Iran ke dalam sistem ekonomi internasional.
Pada 8 Mei lalu, Presiden AS Donald Trump memutuskan menarik negaranya dari kesepakatan nuklir Iran. Trump menganggap kesepakatan tersebut cacat karena memberi ruang bagi Iran untuk mengembangkan rudal balistiknya.
Dengan penarikan tersebut, AS memutuskan untuk kembali menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran. Tak hanya itu, AS pun siap memberikan sanksi kepada negara atau perusahaan yang menjalin kerja sama bisnis dengan Teheran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
