REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Junta Thailand, Rabu (27/5), memastikan emilihan umum tidak akan digelar hingga September 2016.
Ketika panglima militer dan Perdana Menteri saat ini Prayuth Chan ocha merebut kekuasaan melalui kudeta pada Mei 2014, awalnya ia mengatakan berharap bisa menggelar pemilu dalam masa 15 bulan.
Namun jadwal itu berulangkali meleset sementara junta berusaha menyusun kembali konstitusi negara, sebuah proses yang oleh para kritikus digambarkan sebagai upaya mengkonsolidasikan kendali kelompok elit.
"Perdana Menteri memperkirakan pemilu akan digelar pada September (2016)," kata juru bicara junta Kolonel Werachon Sukondhapatipak kepada wartawan setelah Prayuth bertemu delegasi para duta besar PBB di Bangkok.
Dalam beberapa pekan terakhir terjadi kesimpangsiuran mengenai waktu dilaksanakannya pemilu setelah komite yang dipilih junta untuk menyusun konstitusi baru mengatakan dokumen tersebut harus disetujui melalui referendum.
Prayuth kemudian memberikan sinyal bersedia mempertimbangkan pemungutan suara atas konstitusi baru namun menambahkan referendum akan menunda pelaksanaan pemilu. Junta sebelumnya mengatakan pemilu kemungkinan akan dilakukan pada pertengahan 2016, namun jadual itu tidak memasukkan proses referendum.
Konstitusi Thailand sudah mengalami lebih dari selusin kali penyusunan ulang sejak berakhirnya masa monarki absolut pada 1932. Seringkali dilakukan setelah adanya kudeta militer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
