REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Otoritas Cina, Jumat (9/10) lalu, resmi menampik laporan yang dibuat komisi bentukan Kongres Amerika Serikat (AS). Laporan ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Namun, pemerintah Negeri Tirai Bambu itu menilainya sebagai laporan yang "tidak berdasarkan fakta sama sekali."

Sikap Cina ini dinilai kian mempertajam friksi hubungan di antara kedua negara. Seperti dilaporkan Reuters, pada Kamis (8/10) lalu, pejabat komisi tersebut menyatakan pihaknya telah melihat langsung, bahwa di Cina "terjadi kemerosotan penegakan HAM dan hukum sehingga patut menjadi perhatian bagi kepentingan AS sendiri dan relasi Cina-AS ke depan."

Laporan dugaan pelanggaran HAM ini disampaikan beberapa pekan setelah lawatan kenegaraan Presiden Xi Jinping ke Washington. Dalam pada itu, Presiden Obama sendiri kerap menekankan isu HAM.

"Laporan ini tak memuat apa pun yang baru dan juga tetap bias terhadap kepentingan-kepentingan domestik Cina. Laporan ini pada intinya tak sesuai fakta yang ada," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hua Chunying kepada Reuters, Sabtu (10/10).

Terpisah, Komisi AS kembali menegaskan, Cina kian jauh dari komitmen penegakan hukum dan malah menekan kalangan masyarakat sipil sendiri.

Khususnya, kekangan Cina terhadap kebebasan beragama dan hak-hak minoritas.

"Kepemimpinan Presiden Xi telah berbuat pelanggaran yang luar biasa terhadap penegakan hukum dan perlindungan masyarakat sipil," ujar anggota legislatif AS Chris Smith, yang juga pimpinan komisi tersebut, dalam pernyataan tertulis kepada Reuters, Sabtu (10/10).

Smith juga membantah tudingan Cina dengan menegaskan, laporan komisi ini berdasarkan fakta apa adanya.

Menurut Chinese Human Rights Defenders (CHRD), hampir seribu orang aktivis HAM dipenjara sejak tahun lalu. Jumlah tersebut melonjak dua kali lipat dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Isu pelanggaran HAM dan kebebasan kerap mengganjal hubungan antara Cina dan AS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika