REPUBLIKA.CO.ID, WINA -- Kanselir Austria Christian Kern, Rabu (6/8), mengatakan akan mulai pembahasan di antara kepala pemerintahan Uni Eropa untuk berhenti melakukan pembicaraan dengan Turki tentang keanggotaan negara itu di Uni Eropa karena kemerosotan demokrasi dan ekonomi di Turki.

Pemimpin Uni Eropa menyuarakan keprihatinan atas kebijakan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada tersangka pembangkang setelah kudeta gagal pada bulan lalu, mengetahui pemikirannya untuk menghidupkan kembali hukuman mati di Turki, yang menjadi garis pembatasan keanggotaan Uni Eropa.

Kern mempertajam retorika penting dalam wawancara dengan penyiar media Austria ORF. "Kami semua sangat disarankan untuk sekarang mengatakan kami menekan tombol reset," katanya, seraya menyebut pembahasan keanggotaan fiksi diplomatik.

"Kita tahu standar demokrasi jelas tidak cukup untuk membenarkan keanggotaan (Turki), pertanyaan ekonomi setidaknya sama penting karena ekonomi Turki terlalu jauh dari rata-rata Eropa," katanya.

Ketika ditanya apakah Austria akan mengusulkan sebuah proposal untuk menghentikan pembicaraan keanggotaan pada pertemuan dewan Eropa pada 16 September, Kern mengatakan Austria akan memulai diskusi tentang ini.

Sebelumnya dilaporkan Pemerintah Turki menangguhkan, menahan atau menempatkan di bawah penyelidikan lebih dari 60 ribu tentara, polisi, hakim, guru, pegawai negeri dan lain-lain sejak upaya kudeta 15 Juli.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Rabu mengumumkan keadaan darurat tiga bulan setelah kudeta gagal pada 15 Juli. Erdogan menyeru rakyat agar tak khawatir. Ia mengatakan pemerintah telah melakukan tindakan yang perlu, termasuk langkah ekonomi.

Keadaan darurat akan berlaku setelah disetujui di Parlemen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika