REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Parlemen Israel meloloskan aturan yang memungkinkan pemerintah Israel memegang kendali perdagangan pada hari Sabbath. Meski memicu kekesalan kubu sekuler, lolosnya regulasi ini ikut mendukung program lain yang bernada serupa yang diusung kubu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Aturan yang menang 58-57 suara itu memungkinkan Kementerian Dalam Negeri Israel membatalkan izin pemerintah daerah bagi toko dan restoran lokal untuk tetap buka pada hari Sabbath, demikian dilansir Reuters, Selasa (9/1).

Sebagian besar toko dan toko serba ada (toserba) milik warga Yahudi di Israel tutup saat Sabbath, mulai Jumat petang hingga Sabtu petang. Jumlah toko yang buka tergantung keragaman agama di daerah tersebut.

Regulasi yang diusulkan Menteri Dalam Negeri Israel Aryeh Deri dari partai ultra ortodoks, Shas, ini akan berdampak pada perdagangan lokal saat Sabbath. Regulasi yang digadang-dagang Shah dan partai ultra ortodoks lainnya membuat kubu sekuler Israel kesal karena aturan ini akan membatasi perdagangan di para hari Sabtu.

Netanyahu sudah meminta faksi pendukungnya di parlemen, Likud, bahwa siapa saja yang berupaya menentang, tidak akan dipercaya pemerintah. Netanyahu sendiri menjadi objek investigasi dua kasus korupsi yang kemudian ia bantah.

Namun, ada satu anggota partai Likud yang menolak mendukung legislasi ini dan di acam akan dikeluarkan dari partai. Anggota koalisi lainnya juga sempat menolak regulasi ini.

Menteri Pertahanan Israel Avigdor Liberman, yang juga ketua faksi ultra nasionalis sekuler Yisrael Beitenu menyebut aturan ini absurd.

Ikuti Whatsapp Channel Republika