REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Kelompok oposisi Kurdi yang menentang referendum kemerdekaan meminta pemimpin pemerintah daerah Kurdistan untuk mengundurkan diri.
Seperti dilansir dari Aljazirah, Senin (23/10), Gorran, atau Gerakan untuk Perubahan, menyerukan sebuah pemerintah keselamatan nasional. Mereka meminta Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) dibubarkan.
"Apa yang terjadi sekarang tidak menunjukkan kegagalan rakyat kita dan bangsa Kurdi, melainkan kekalahan otoritas dan pejabat yang menyebabkan krisis dan bencana terbesar bagi orang Kurdi," kata kelompok tersebut.
Menurut kelompok tersebut, perebutan provinsi Kirkuk oleh tentara Irak menunjukan bahwa kondisi kemananan tidak dapat diprediksi.
Orang-orang di wilayah semi-otonom Kurdi di utara Irak terlibat dalam referendum pada 25 September di tengah meningkatnya ketegangan dan oposisi internasional.
AS dan sekutu Barat lainnya di Irak telah mendesak Barzani untuk membatalkan atau menunda pemungutan suara. Referendum tersebut memulai serangkaian peristiwa yang berpuncak pada sebuah konfrontasi militer antara Erbil dan Baghdad.
Pasukan Pemerintah Irak melancarkan operasi besar di Kirkuk pada 16 Oktober yang bertujuan untuk merebut kembali kota yang dikuasai Kurdi. Baca juga, Barzani: Kurdi akan Tetap Laksanakan Referendum Kemerdekaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
