REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Pemerintah Iran menyebut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo dan pejabat AS lainnya telah menjadi korban dan sandera kelompok penekan. Hal itu berkaitan dengan ancaman sanksi yang dilayangkan Pompeo baru-baru ini terhadap Iran
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan Pompeo telah mengulangi tuduhan lama terhadap negaranya. Namun kali ini, hal tersebut disampaikan dengan nada yang lebih kuat dan lebih tidak senonoh.
"Pompeo dan pejabat AS lainnya terjebak dalam ilusi lama. Mereka disandera oleh kelompok-kelompok penekan yang korup," ujar Zarif pada Rabu (23/5). Kendati demikian, Zarif tak mengungkap secara detail perihal kelompok penekan yang dimaksudnya.
Sementara itu, pejabat militer senior Iran, Mayor Jenderal Mohammed Bagheri menyebut para pemimpin AS tidak setia dan kejam. Ia menegaskan Iran tidak akan tunduk pada tekanan Washington untuk membatasi kegiatan militernya.
"Angkatan bersenjata Iran sekarang, terima kasih kepada Allah, lebih siap dari sebelumnya dan tidak akan menunggu izin atau persetujuan dari kekuatan apa pun untuk mengembangkan kemampuan pertahanannya," kata Bagheri.
Pompeo telah mengajukan 12 tuntutan untuk memperbarui kesepakatan nuklir Iran pada Senin (21/5). Tuntutan tersebut antara lain meminta Iran menyerahkan laporan lengkap tentang program nuklirnya kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA), memberikan IAEA akses tanpa syarat ke seluruh situs nuklir Iran, mengakhiri proliferasi rudal balistik, menghentikan dukungan terhadap kelompok teroris di Timur Tengah, termasuk Hizbullah, Hamas, dan Jihad Islam, serta menarik pasukannya dari seluruh Suriah.
Pompeo pun melayangkan ancaman akan menjatuhkan sanksi terberat dalam sejarah bila Iran mengabaikan tuntutan-tuntutan tersebut. "Sengatan sanksi hanya akan tumbuh lebih menyakitkan jika rezim (Iran) tak mengubah arah dari jalan yang tidak dapat diterima dan tidak produktif yang telah dipilihnya untuk dirinya sendiri dan rakyat Iran. Ini akan menjadi sanksi terkuat dalam sejarah pada saat kita selesai," katanya.
Kendati demikian, bila Iran melakukan perubahan besar, Pompeo mengatakan AS siap untuk meringankan sanksi dan membangun kembali hubungan diplomatik dengannya. AS pun akan mendukung reintegrasi Iran ke dalam sistem ekonomi internasional.
Presiden Iran Hassan Rouhani menyatakan negaranya tidak akan memenuhi tuntutan yang diajukan AS untuk merevisi kesepakatan nuklir. Menurutnya, era AS membuat keputusan untuk seluruh dunia telah berakhir. "Negara-negara merdeka. Kami akan melanjutkan jalan kami dengan dukungan bangsa kami. Siapa Anda (AS) mengambil keputusan untuk Iran dan dunia?," kata Rouhani.
Pada 8 Mei lalu, Presiden AS Donald Trump memutuskan menarik negaranya dari kesepakatan nuklir Iran. Trump menganggap kesepakatan tersebut cacat karena memberi ruang bagi Iran untuk mengembangkan rudal balistiknya.
Dengan penarikan tersebut, AS memutuskan untuk kembali menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran. Tak hanya itu, AS pun siap memberikan sanksi kepada negara atau perusahaan yang menjalin kerja sama bisnis dengan Teheran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
