REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Kalangan eksportir sapi Australia mengaku kaget atas keputusan Pemerintah Indonesia memberlakukan pajak baru atas ternak sapi impor.

Informasi yang diperoleh ABC menyebutkan sapi-sapi Australia baru saja selesai dibongkar muat di Jakarta, Senin (18/1), namun kabarnya akan terkena ketentuan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen

Eksportir Ashley James dari perusahaan Frontier International mengatakan kebijakan ini mengejutkan semua eksportir.

"Kami menerima email Kamis (pekan lalu) dari pihak Bea Cukai yang menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan menerapkan PPN 10 persen atas sapi impor. Sejak itu, kami berusaha mencari tahu apa yang terjadi dan bagaimana hal ini akan berdampak pada perdagangan ekspor," ujar James.

"Ini mengejutkan para importir dan eksportir. Meskipun telah diumumkan pada 12 Desember 2015, namun akan mulai berlaku terhitung 8 Januari 2016," katanYang mengkhawatirkan, ini memang hanya 10 persen dari nilai tambahan untuk setiap ternak, yang berarti antara 30 hingga 35 sen perkilogram.

"Butuh waktu beberapa saat untuk memahami semua ini, namun yang pasti sekarang telah berlaku pajak 10 persen dan harus ada yang membayarnya," jelas James.

"Tentu saja ini akan berdampak pada kalangan pengimpor dan pedagang daging," katanya.

James menyatakan perusahaannya untuk sementara berhenti mengumpulkan sapi buat diekspor ke Indonesia hingga ketentuan pajak ini lebih jelas lagi.

Secara terpisah Tracey Hayes, dari Northern Territory Cattlemen's Association, menyatakan ketentuan pajak ini akan berpengaruh pada seluruh mata rantai pasokan dan permintaan.

"Sangat mengejutkan," katanya kepada ABC. "Masih sulit untuk memastikan konsekuensi dari ketentuan pajak ini, namun jelas akan berdampak pada harga daging di Indonesia."

Ikuti Whatsapp Channel Republika