Friday, 12 Jumadil Awwal 1440 / 18 January 2019

Friday, 12 Jumadil Awwal 1440 / 18 January 2019

PBB Khawatirkan Situasi di Rakhine Myanmar

Kamis 10 Jan 2019 04:17 WIB

Red: Nur Aini

Muslim Rohingya tiba di Desa Thae Chaung, Sittwe, negara bagian Rakhine, Myanmar, Rabu (21/11).

Muslim Rohingya tiba di Desa Thae Chaung, Sittwe, negara bagian Rakhine, Myanmar, Rabu (21/11).

Foto: Nyunt Win/EPA EFE
Bentrokan militer Myanmar dan Pasukan Arakan membuat 4.500 orang mengungsi.

REPUBLIKA.CO.ID, RAKHINE -- Kepala perwakilan PBB di Myanmar menyampaikan kekhawatiran mengenai situasi di negara bagian Rakhine, tempat bentrokan antara militer dan pemberontak Pasukan Arakan. Bentrokan itu telah menyebabkan 4.500 orang mengungsi sejak awal Desember.

Pemimpin pemerintah Myanmar Aung San Suu Kyi pada Senin membahas serangan pemberontak terhadap polisi, dengan panglima militer dalam pertemuan yang jarang digelar. Dalam pertemuan itu, pemerintahannya meminta angkatan bersenjata untuk menghacurkan pemberontak.

Knut Ostby, kepala perwakilan PBB, dalam sebuah pernyataan mengatakan "sangat mengkhawatirkan situasinya" dan meminta "semua pihak menjamin keamanan seluruh warga sipil" dan menghormati hak asasi manusia.

"Tuan Ostby lebih lanjut meminta semua pihak meningkatkan upaya guna mencapai solusi perdamaian terhadap masalah itu dan memastikan akses kemanusiaan terhadap semua warga yang terdampak kekerasan," kata PBB dalam sebuah pernyataan.

Pasukan Arakan menginginkan otonomi yang lebih besar untuk negara bagian Rakhine, wilayah yang sebagian besar dihuni etnis Rakhine yang mayoritas memeluk agama Buddha. Militer sempat menggelar operasi penumpasan di negara bagian Rakhine pada 2017 setelah serangan Muslim Rohingnya. Operasi itu membuat ribuan etnis Rohingnya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.

Dalam pertemuan pada Senin antara para petinggi pemerintah dan militer, kantor Presiden Win Myint mengatakan pihaknya telah menginstruksikan militer untuk "menghancurkan teroris," kata juru bicara pemeritah dalam konferensi pers.

Meskipun Suu Kyi dilarang menjadi presiden oleh konstitusi yang disahkan militer, presiden Myanmar sendiri merupakan pendukung Suu Kyi. Suu Kyi bahkan dianggap sebagai pemimpin de facto pemerintah sipil, walaupun militer masih bertanggung jawab atas keamanan.

Serangan Pasukan Arakan terhadap empat pos polisi telah menewaskan 13 personel kepolisian dan melukai sembilan lain saat Myanmar merayakan Hari Kemerdekaan. Juru bicara Pasukan Arakan di luar Myanmar pekan lalu mengatakan kepada Reuters bahwa kelompok itu menyerang pasukan keamanan sebagai tanggapan atas operasi militer yang luas di wilayah utara negara bagian Rakhine yang juga membidik warga sipil.

Kantor PBB untuk Urusan Kemanusiaan (OCHA) pada Senin mengatakan bahwa 4.500 orang berlindung di kuil dan tempat publik setelah mengungsi akibat bentrokan sebulan terakhir. Pemerintah Myanmar telah memerangi sejumlah upaya otonomi yang digalang etnis minoritas sejak baru merdeka dari pendudukan Inggris pada 1948, dengan beberapa diselesaikan melalui perjanjian gencatan senjata.

Baca: Rakhine Myanmar Kembali Memanas, Warga Mengungsi

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES