REPUBLIKA.CO.ID, Sejak Presiden Cina Hu Jintao ngamuk soal korupsi dalam Kongres Partai Komunis ke-18 November tahun lalu, sejumlah langkah bersih-bersih mulai dilakukan. Sejumlah pejabat senior yang dituduh melakukan korupsi dicopot, bahkan dipecat.
Di antara nama-nama mereka yang terseret kasus korupsi dan dicopot adalah mantan Ketua Partai kota Chongqing Bo Xilai, mantan Menteri Kereta Api Liu Zhijun, dan Xu Zongheng, mantan walikota kota Shenzhen.
Juga wakil sekretaris partai Li Chuncheng, yang sebelumnya dipromosikan untuk menjadi anggota non-voting dari Komite Sentral partai, yang kedapatan menikmati gratifikasi seks.
Para pejabat ini dituduh mengambil keuntungan dari posisi mereka untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri atau untuk orang lain, menerima suap besar secara pribadi atau melalui keluarga mereka.
Sebuah kampanye anti-korupsi yang dipimpin oleh pengguna web juga mendapatkan dukungan. Sikap zero-tolerance pemerintah terhadap korupsi memenangkan pujian, juga dari pengguna internet yang selama ini dikenal kerap berseberangan dengan pemerintah dan sedikit nyinyir.
Kanker korupsi mempengaruhi seluruh dunia, tetapi sangat serius di Cina. Partai sering kebobolan, korupsi kembali menjadi endemik. Menanganinya, diakui Hu, adalah tantangan besar.
Kini yang tengah lantang disuarakan adalah mengungkapan aset pejabat partai yang masih tarik-ulur. Proposal yang diperkenalkan pada tahun 1995, dan melalui empat revisi, yang terbaru pada tahun 2010, belum sepenuhnya bisa diterima.
Namun, persyaratan telah diterima, tapi dengan sedikit catatannya hanya beredar di dalam kepengurusan partai; jadi hanya orang-orang 'dalam' yang tahu, bukan masyarakat umum. Sebanyak 20 kota juga telah bereksperimen dengan memperkenalkan aturan tersebut sejak tahun 2009, tetapi mereka tidak bisa melakukannya terlalu tanpa dukungan penuh pemerintah.
"Kurangnya pengawasan, pengawasan terutama hukum, akan membawa kerugian tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga untuk partai yang berkuasa itu sendiri," kata Tan Jialing, Ketua Partai distrik Nanchuan, seperti dikutip China Daily.
Hukuman mati, tak lagi didengung-dengungkan. Alih-alih mengirimkan sebanyak mungkin politikus nakal ke tiang gantungan, Hu memilih melakukan langkah pembersihan.
Jurus Hu Jintao
Bersih-bersih partai yang dilakukan Hu adalah: mempromosikan integritas, yang akan menjadi komitmen politik yang jelas dan jangka panjang untuk Partai. "Jika kita gagal dalam hal ini, maka akan menyebabkan runtuhnya Partai dan jatuhnya negara," kata Hu.
Selain itu, pengawasan juga akan dilakukan lebih seksama. "Mereka harus mengikuti latihan disiplin diri yang ketat dan memperkuat pendidikan dan pengawasan terhadap keluarga mereka dan staf," katanya.
Hu juga berjanji untuk memperketat pengawasan intra-Partai, penegakan hukum, serta pengawasan melalui opini publik, untuk memastikan bahwa para pelaksana kekuasaan melakukannya secara transparan.
"Semua orang yang melanggar disiplin Partai dan undang-undang negara, siapa pun mereka dan apa pun kekuasaan atau posisi resmi mereka, harus dibawa ke pengadilan tanpa ampun," kata Hu.
Ia tak main-main dengan ucapannya: lebh dari 668 ribu anggota Partai dan pejabat pemerintah telah dihukum karena melanggar aturan selama lima tahun terakhir. Sebanyak 643 ribu kasus tengah diselidiki, dan 24.584 dikirim ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Bagi Hu di pengujung masa jabatannya hanya ada dua opsi: tegas melawan korupsi, atau mewariskan negara dan partai yang rapuh karena korupsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
